Wanita, Gender dan Kepemimpinan Dalam Perspektif Gusdur

Dialog tentang kedudukan wanita menjadi sebuah topik hangat dari masa ke masa. Stigma-stigma tentang adanya perbedaan derajat, tahta ataupun perbedaan posisi antara wanita dan laki-laki tidak dapat dihindari karena adanya interpretasi yang beragam. Dialog kedudukan wanita terus berlanjut hingga sampai pada diskusi boleh tidaknya seorang wanita menjadi pemimpin.

Di era kepemimpinan KH. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gusdur, diskusi tentang kepemimpinan wanita kembali hangat dengan adanya pernyataan salah seorang pemimpin partai politik yang mengatakan bahwa kepemimpinan wanita adalah hal yang tidak tepat dalam pandangan agama. Hal tersebut didasari pada interpretasi mereka terhadap QS. An-Nisa ayat 34 “laki-laki pelindung bagi perempuan”. Berdasarkan yang tersurat, mereka meyakini bahwa laki-laki lebih  pantas menjadi pemimpin suatu negara dibandingkan oleh seorang wanita.

Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada bias gender dalam proses penafsiran terhadap teks-teks keagamaan.  Berkaitan dengan hal ini, Gusdur dalam bukunya “Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi memberi penjelasan bahwa sebenarnya ayat tersebut memiliki dua penafsiran: pertama, laki-laki bertanggung jawab fisik atas kesalamatan wanita; kedua, laki-laki lebih pantas menjadi pemimpin wanita. Pada kasus ini, Gusdur lebih cenderung terhadap pendapat yang pertama, yaitu laki-laki bertanggung jawab fisik atas keselamatarn wanita. Interpretasi Gusdur didasari dengan fakta-fakta sosial bahwa wanita memiliki kemampuan yang sepadan dalam hal kepemimpinan. Karena kepemimpinan bukan masalah fisik semata, melainkan tentang visi dan misi serta kecakapan untuk bertindak.

Bunyi surat An-Nisa ayat 11 menyatakab bahawa “Bagian laki-laki adalah dua bagian perempuan”. Ayat ini menurut para pemimpin partai politk Islam kala itu, hadir sebagai penguat stigma mereka tentang adanya perbedaan derajat laki-laki dan perempuan dalam hal kepemimpinan. Bagi mereka, adanya perbedaan bagian dalam hal waris menunjukkan keunggulan posisi laki-laki dari wanita. Kemudian  hal tersebut berlanjut dan menunjukkan bahwa kepantasan dalam memimpin negara ada pada laki-laki.

Berbeda dengan pihak yang hanya berdasarkan pada bunyi teks, Gusdur membantah keras hal tersebut seraya mengatakan bahwa ayat tersebut hanyalah sebatas dalam pembagian waris-mewarisai saja, tidak menunjukkan bahwa tidak pantasnya wanita dalam memimpin. Namun sayangnya ayat tersebut sering dijadikan senjata oleh orang-orang untuk selalu memandang wanita sebagai makhluk yang lemah.

Tidak hanya sampai disitu, Gusdur melanjutkan pembelaannya terhadap persamaan kedudukan laki-laki dan wanita dengan mengambil ayat QS. al-Hujurat ayat 13 bahwa “Sesungguhnya kami menciptakan kamu sebagai laki-laki dan perempuan”. Bagi Gusdur, perbedaan antara laki-laki dan wanita hanyalah bersifat biologis dan tidak bersifat instutional sebagaimana disangkakan oleh banyak pihak dalam literatur-literatu klasik. Hal ini menunjukkan bahwa  genre antara laki-laki dan wanita tidak memberi impresi terhadap kedudukan wanita  dalam soal kepemimpinan.

Adapun hadis Rasulullah SAW yang sering digunakan sebagai penegas tafsir tekstual di atas adalah sabda Rasul yang menyatakan bahwa “Tidak akan beruntung suatu kaum yang mengankat pemimpin mereka kepada wanita”(HR. Bukhari 4425). Jumhur ulama memahami hadis ini secara tekstual. Sehingga interpretasinya adalah wanita dilarang untuk diangkat menjadi seorang pemimpin, seperti kepala negara, hakim dan berbagai jabatan strategis lainnya. Bagi mereka, wanita hanya ditugaskan untuk mengurus keluarga, melayani suami serta menjaga harta suaminya. Sebab pemahaman ini,  Al-Khattabi mengatakan bahwa tidak sah hukumnya menjadikan seorang wanita sebagai pemimpin (khalifah).

Berbeda dengan Jumhur dan Al-Khattabi, Gusdur memiliki sudut pandang lain mengenai hadis tersebut. Bagi Gusdur, memahami dan mengkaji hadis diperlukan adanya informasi yang memadai mengenai sisi historis yang melingkupi teks hadis tersebut. Secara tidak langsung, Gusdur menghendaki agar seseorang tidak memahami hadis tersebut secara tekstual dan apa adanya tanpa memahami sebab periwayatan hadis tersebut serta latar belakang masyarakat kala hadis itu disabdakan.

Dalam sejarah disebutkan bahwa pada tahun 9 H, Buwaran yang meupakan seorang wanita diangkat menjadi pemimpin di Persia. Tradisi yang berlangsung di masayarakat saat itu adalah kepala negara harus dipimpin oleh seorang laki-laki. Maka diangkatnya Buwaran dianggap menyalahi tradisi tersebut. Derajat wanita kala itu dianggap lebih rendah dari pada laki-laki. Wanita dianggap tidak memiliki martabat, tidak cakap dalam memimpin dan tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Pada titik ini, Gusdur melihat bahwa ada kewajaran ketika Nabi Muhammad SAW meriwayatkan hadis yang mengatakan bahwa bangsa yang menyerahkan tahta kepemimpinnya kepada seorang wanita tidak akan sejahtera.

Bagaimana mungkin sebuah bangsa mampu menggapai kejayaan sedangkan pemimpinnya adalah seorang wanita yang jika notabenya tidak mendapat kepercayaan dari rakyatnya, diraguukan serta dianggap tidak berwibawa oleh rakyatnya. Oleh sebab itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang diperlukan oleh seorang pemimpin adalah kepercayaaan dari rakyatnya, dihormati oleh rakyatnya serta memiliki wibawa di hadapan rakyatnya. Dengan demikian, masalah kepemimpinan, bagi Gusdur, bukan tentang laki-laki atau perempuan, melainkan tentang kepercayaan masyarakat terhadap kecakapan pemimpinnya.

Berdasarkan deskripsi di atas, dalam pandangan Gusdur kesetaraan derajat wanita dan laki-laki dalam ihwal kepemimpinan adalah sama. Tidak ada yang membedakan keduanya selain fisik biologis. Pada titik ini, kita dapat menyatakan bahwa Gusdur telah memperjuangkan dan membela hak-hak wanita atas kesadaran kemanusiannya.

Alwi Abdilla

Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: