Ushul Fikih dan Sikap Kita Terhadap Covid-19; Melacak Rukhshah Dalam Praktik Social Distancing

Ditetapkannya virus Corona atau Covid-19  sebagai pandemi oleh WHO pada 11 maret 2020  telah menyebabkan dampak yang sangat besar bagi dunia. Beberapa negara, seperti Cina, Prancis, Italia, Spanyol, Malaysia, Filipina dan negara lainnya memutuskan untuk menjadikan lockkown sebagai kebijakan. Di Indonesia, meskipun tidak sampai lockdown, namun pemerintah telah mengambil kebijakan untuk memberlakukan social distancing. Hal ini sebagai upayan untuk memutus rantai penyebaran virus Corona di negara kita.

Dampak dari social distancing adalah aktivitas belar-mengajar dilakukan secara online, beberapa tempat kerja diliburkan, berbagai tempat wisata ditutup, bahkan segenap aktivitas keagamaan juga sangat dibatasi. Menyikapi hal ini, melalui ilmu ushul fikih, kita bisa melihat social distancing sebagai salah satu pemantik untuk melebarkan penggunaan konsep rukshah sebagai jalan ‘aman’ agar kita dapat beraktivitas dan beribadah di rumah dengan tenang.

Rukhshah dan ‘Azimah; Sebuah Pengenalan Singkat

Berbicara mengenai rukhshah, kita pasti akan berbicara juga akan tentang ‘azimah. ‘Azimah adalah sesuatu hal yang dilaksanakan dengan normal sesuai dengan asal status hukumnya. Sedangkan rukhshah adalah sesuatu hal yang dilaksanakan  dalam keadaan tertentu karena terdapat beberapa hal yang membuat kita tidak dapat melaksanakannya dengan normal.

Ada dua macam rukhshah: (1) rukhshah isqath, yakni rukhshah yang dilaksanakan dengan gugurnya status hukum ‘azimah-nya; (2) rukhshah tarfih, yakni rukshah yang dilaksanakan dengan masih tetapnya status hukum azimah. Dalam agama, adanya konsep rukhsah merupakan bentuk kasih sayang Allah Swt. kepada hambanya dalam rangka meniadakan kesulitan dan beban dalam melaksanakan perintah dan laranganNya. Sebab jika tetap dipaksakan, hal tersebut justru akan menyebabkan kemudaratan bagi manusia.

Pada dasarnya rukshah merupakan sebuah opsi yang boleh diambil dan boleh juga tidak.  Namun dalam keadaan tertentu, jika tidak mengambil rukshah justru akan mendatangkan kesulitan yang berujung kepada kemudaratan, maka dalam hal ini, mengutip dari pendapat syaikh Abdul Wahhab Khalaf dalam Ilmu al-Ushul al-Fiqh, ustru menjadi wajib untuk mengambil rukhshah. Beliau mendasarkan pendapatnya pada firman Allah Swt. “و لا تلقوا بأيديكم الى التهلكة”  dan “و لا تقتلوا انفسكم” .

Rukhshah dan Praktik Social Distancing

Menganalisa konsep rukhshah dalam social distancing dapat kita deskripsikan dengan berbagai macam praktik social distancing itu sendiri . Kita awali dengan kebijakan ditiadakannya tatap muka dalam proses belajar mengajar, baik di tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dalam keadaan normal, berangkat sekolah atau kuliah status hukumnya adalah ‘azimah. Namun dalam kondisi yang tidak normal dengan adanya wabah seperti saat ini, kita tidak perlu pergi ke sekolah atau kampus, sebab hal ini dapat membahayakan diri kita sendiri bahkan juga orang lain. Sebab itu, kewajiban belajar di sekolah dan di kampus bisa  diringankan dan diganti dengan sekolah online atau kuliah online. Meskipun tidak berada di tempat belajar seperti biasanya, namun kewajiban belajar tetap harus dilakukan. Berdasarkan pembagian rukhshah di atas, praktik social distancing dalam konteks belajar mengajar sesuai dengan model rukhshah tarfih.

Dengan pemahaman dan penerapan konsep rukhshah yang baik, kita tahu bahwa demi kelancaran dan kemudahan proses belajar online, pemerintah memberikan fasilitas paket akses internet gratis untuk belajar. Lain dari pada itu, para guru dan dosen juga idealnya tidak memberikan tugas sekolah atau kuliah online yang terlalu berat kepada para siswa dan mahasiswanya. Karena konsep rukhsah tidak berlaku mutlak, artinya ada batas waktunya, maka para siswa dan mahasiswa akan dapat menyadari bawah kegiatan belajar dan mengajar yang serba online seperti saat ini hanyalah untuk sementara waktu sampai wabah Corona ini dapat diatasi.

Selanjutnya kita terapkan pada kebijakan-kebijakan social distancing, pembatasan keluar masuk dari rumah dan dari suatu daerah, menutup berbagai tempat pekumpukan, atau instuksi untuk tidak mengadakan berbagai aktifitas yang menghadikan bahkan juga penutupan sementara di berbagai tempat kerja. Tentu saja kebijakan ini membawa dampak yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat. Bagaimana tidak, dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan di atas akan membuat orang-orang yang mendapat penghasilan dari jual-beli menjadi sepi, orang-orang berpenghasilan dengan potensi daerah wisata menjadi resah, dan juga buruh-buruh dan karyawan-karyawan swasta menjadi susah karena beberapa perusahaan mereka ditutup sementara waktu. Namun, guna mewujudkan kemasalahatan kesehatan yang lebih besa, tentu saja kebijakan tesebut harus ditaati.

Pada dasarnya mencari nafkah dengan cara yang halal adalah ‘azimah.  Namun dalam situasi pandemi seperti saat ini, kita tidak dapat melaksanakan ‘azimah ini dengan normal seperti biasanya. Jika kita tetap memaksakan untuk mencari nafkah seperti biasanya, namum hal itu dapat mendatangkan mudarat yang lebih besar, baik untuk  diri kita sendiri maupun orang lain, maka status hukumnya menjadi tidak boleh dilaksanakan.  Inilah upaya kotekstualisasi dari apa yang disebut dengan rukhshah isqath, yakni dengan gugurnya kewajiban kita mencari nafkah berganti menjadi harusnya kita beristirahat untuk sementara waktu.

Lalu bagaimana dengan dampak ketiadaan penghasilan karena instruksi stay at home sebagi konsekuensi logis dari praktik social distancing bagi mereka yang tidak bekerja untuk sementara waktu? L Tentu karena stay at home adalah instruksi dari pemerintah, maka sebagai pihak yang menjamin kehidupan rakayatnya, negara harus hadir untuk turut memberikan solusi terbaiknya. Misalnya, penurunan harga sembako, listrik gratis untuk 450 VA dan diskon 50% untuk 900 VA untuk sementara waktu, dan juga beberapa kebijakan lokal yang memberikan bantuan sembako untuk para mahasiswa rantau yang tidak dapat pulang karena situasi ini.

Pada intinya, dengan memahami dan menerapkan konsep rukhshah  secara ideal, masyarakat maupun pemerintah akan dapat saling memahami bahwa saat ini kita tidak dapat melaksanakan berbagai hal dengan bedasarkan status hukum ‘azimah. Keterikatan rukhshah dengan batas waktu menyiratkan bahwa keadaan ini hanya berlangsung untuk sementara waktu sampai situasinya dapat teratasi. Dengan demikian, ketika semua ihwal di atas kembali stabil, maka dengan serta-merta pula yang dikenai hukum rukhshah beralih kembali statusnya menjadi ‘azimah.

Ridwan Muntaha

Mahasiswa Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: