Ushul Fikih dan Pilkada di Era Pandemi; Sebuah Kritik Perspektif Sad Dzari’ah

oleh Mualim*

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai pesta demokrasi setiap (berapa) tahunan rencananya akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Berbeda dengan Pilkada pada masa sebelumnya, Pilkada tahun ini mendapatkan banyak kritik dari berbagai pihak, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kritik tersebut tidak hadir tanpa alasan. Sebab, di waktu yang sama, dunia sedang berupaya menghambat dan memutus mata rantai Covid-19. Era Pandemi yang dimulai sejak akhir tahun 2019 lalu, yang hingga kini belum benar-benar teratasi, menjadi pertimbangan dasar bagi pihak-pihak yang melakukan kritik tersebut.

Pilkada serentak pada tahun ini akan diikuti oleh 270 daerah, dengan rincian: 9 Provinsi, 37 Kota dan 224 Kabupaten. Dengan area yang begitu luas dan masyarakat yang turut berpartisipasi, tidak menutup kemungkinan justru akan membuka cluster baru penyebaran Covid-19. Pada titik ini, sikap pemerintah yang bertahan akan tetap melaksanakan Pilkada serentak justru terkesan memaksakan dan abai terhadap hajat hidup kemanusiaan.

Sad-Adz-Dzari’ah; Sebuah Pengenalan Singkat

Sad Dzari’ah dalam ilmu ushul fikih merupakan sebuah metode penggalian hukum yang bersifat preventif dalam rangka mencegah kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi serta dampak-dampak negatifnya. Sad Dzari’ah sebagai metode bekerja untuk memberikan peringatan kepada manusia agar setiap tindakan benar-benar dipertimbangkan terlebih dahulu sisi baik dan buruknya. Hal ini bukan berarti Sad Dzari’ah mengekang kebebasan bertindak manusia, akan tetapi sebagai dukungan untuk mengimplementasikan orientasi hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan umum. Jika suatu perbuatan yang akan dilakukan berpotensi menimbulkan kerusakan, maka tindakan tersebut perlu diantisipasi dan disikapi secara kritis. Sebagai metode preventif, Sad Dzari’ah berupaya untuk melindungi dan menjaga manusia dari segenap kemungkinan-kemungkian buruk yang akan dihadapi oleh manusia itu sendiri.

Sad Dzari’ah sebagai metode preventif digunakan oleh Imam Syafi’i dalam kitab Al-Umm. Dalam kitab tersebut, Imam Syafi’i melarang seseorang yang melalukan pembendungan atas aliran air yang menuju ke perkebunan atau persawahan. Menurut Imam Syafi’i, tindakan tersebut akan menjadi penghalang bagi para petani sebagai pihak yang berhak untuk mengairi perkebunan dan sawah-sawahnya.

Lain dari pada itu, metode Sad Dzari’ah juga digunakan oleh Wahbah Zuhayli dalam dalam kitab Al wajiz Fi Ushuli-l-fiqh. Wahbah Zuhaily dalam kitab tersebut menyatakan bahwa hukum asal wanita menghentak-hentakkan kaki di atas tanah itu diperbolehkan. Namun karena tindakan tesebut berpotensi menyingkap apa yang tersembunyi (bisa betisnya maupun perhiasan yang dikenakan, emas misalnya), sehingga diketahui oleh orang lain dan dapat menimbulkan niat jahat yang melihatnya (menjadi bernafsu karena betisnya, atau ingin merebut perhiasan emasnya secara paksa), maka perbuatan itu dilarang. Apalagi jika dilakukan di hadapan laki-laki yang bukan mahromnya.

Berdasarkan deskripsi dan contoh penggunaan Sad Dzari’ah di atas, dapat disimpulkan bahwa melakukan tindakan preventif bagi perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian atau kerusakan itu perlu, meskipun pada dasarnya perbuatan itu sah-sah saja.

Pilkada dan Pandemi; antara Sad Dzari’ah dan Hukum Positif

Agar terhindar dari peningkatan korban jiwa akibat penyebaran Covid-19, ada baiknya pelaksanaan Pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020 ditinjau dan dipertimbangkan kembali. Upaya penundaan dapat diambil sebagai sebuah kebijakan. Pengambilan kebijakan untuk menunda penyelenggaraan Pilkada dapat dilihat sebagai upaya bersama untuk menekan laju penyebaran Covod-19 itu sendiri. Sejalan dengan konsep Sad Dzari’ah, upaya penundaan diharapkan mampu mencegah kemungkinan-kemungkin terburuk yang dapat ditimbulkan.

Selain pertimbangan kesehatan, faktor perekonomian juga perlu dipertimbangkan.  Jika Pilkada Serentak tetap dilakukan, pasti perlu dana tambahan yang harus dianggarkan sebagai akibat dari protokol-protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Jika dalam masa aman saja Pilkada menghabiskan miliaran rupiah, apalagi di era Pandemi seperti ini. Maka dari itu, tentu akan lebih bijak jika dana yang dianggarkan untuk Pilkada serentak dialokasikan terlebih dahulu untuk mengatasi masalah kesehatan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap hajat hidup orang banyak.

Di luar kesehatan dan alokasi anggaran, UU No. 6 Tahun 2020, khususnya Pasal 120 ayat (1) menyatakan bahwa: “Dalam hal pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana non-alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan.” Dari bunyi ayat ini, pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai bencana non-alam. Dengan demikian,  berdasarkan perspektif Sad Dzari’ah dan sabda UU No. 6 tahun 2020 dalam pasal 120 ayat (1), maka Pilkada serentak dapat ditunda dan dijadwalkan kembali ketika pandemi Covid-19 sudah bisa diatasi.

*Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Hukum Tata Negara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: