Urgensi Ta’aruf Dalam Dikotomi Persetujuan Mempelai Wanita dan Kuasa Wali Mujbir

Perkawinan dalam Islam adalah suatu ikatan sakral yang menghalalkan yang haram dengan menyatukan laki-laki dan perempuan serta dua keluarga melalui sebuah pelaksanaan akad yang tidak terlepas dari rukun dan syarat sesuai yang telah diajarkan dalam syariat Islam. Perkawinan merupakan bentuk ibadah dan ketaatan pada perintah Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Q.S Al-Hujurat ayat 13 berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”

Dan hadits Nabi yang berbunyi sebagai berikut:

اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوْا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ اْلأُمَمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ

“Menikah adalah sunnahku. Barangsiapa yang enggan melaksanakan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Menikahlah kalian! Karena sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh ummat. Barangsiapa memiliki kemampuan (untuk menikah), maka menikahlah. Dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu adalah perisai baginya (dari berbagai syahwat).” Hadits shahih lighairihi: Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 1846) dari ‘Aisyah radhiyallaahu ‘anha.

Sebagaimana yang telah kita ketahui, rukun nikah ada lima, yakni adanya calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali dari mempelai wanita, saksi minimal dua orang, dan ijab qabul.

Yang dimaksud dengan wali dalam pernikahan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai wanita dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Jumhur ulama berpendapat keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang pasti dan tidak sah akad pernikahan jika tidak ada wali.

Dalam perkawinan, dikenal istilah wali mujbir. Wali mujbir adalah seseorang yang mempunyai garis keturunan ke atas dengan si perempuan yang akan menikah dalam garis patrilineal, wali mujbir merupakan wali nikah yang mempunyai hak menikahkan putrinya dengan laki-laki pilihan wali itu sendiri walaupun tanpa persetujuan putrinya jika dianggap penting bagi kebaikan putrinya tersebut.

Menurut beberapa Ulama madzhab, wali mujbir dalam daerah perwalian (wilayah) terhadap anak gadis, khususnya adalah Ayah maka baginya boleh memaksa anak gadisnya untuk menikah dengan pilihan sang Ayah. Pendapat ini merupakan pendapat dari Ulama Syafi’iyah dan Malikiyah. Berbeda dengan pendapat di atas, Abu Hanifah menyatakan bahwa anak gadis yang telah dewasa tidak boleh dipaksa untuk menikah.

Konsep ijbar yang berlaku dalam fiqh konvensional ini masih tetap berlaku di zaman kontemporer ini, dapat kita lihat bahwa tidak hanya ada satu dua kasus perempuan yang dinikahkan atas kehendak orang tuanya, namun ada banyak kasus yang membuat perempuan terpaksa menikah. Beruntung jika si perempuan tersebut setuju dengan laki-laki pilihan orang tuanya, namun jika si perempuan tidak setuju atau belum mau menikah akan tetapi sang orang tua tetap memaksakan anaknya untuk menikahi laki-laki yang sudah dipilihkan walaupun laki-laki tersebut sudah memiliki kriteria yang cukup baik menurut mereka untuk dijadikan pasangan, maka seharusnya orang tua tidak lebih memaksakan kehendaknya karena akan berujung penderitaan lahir batin terhadap anak perempuannya tersebut dan akan berdampak psikologis terhadap anak yang dilahirkan karena ketidaksenangannya terhadap pasangannya itu.

Dengan mengikuti perkembangan zaman dalam menyelesaikan masalah ini, peraturan perundang-undangan Indonesia mewajibkan aturan dalam suatu perkawinan agar perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6 ayat 1, yang berbunyi: “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Dalam perihal sang orang tua yakin akan laki-laki pilihan mereka untuk dinikahkan kepada anak perempuannya karena mempunyai kriteria yang bagus dan dipandang akan menjamin kebaikan si perempuan seperti sudah mapan, baik akhlaknya, dan taat agamanya, namun si perempuan belum yakin laki-laki tersebut dapat membahagiakannya karena belum terlalu mengenal laki-laki tersebut, orang tua dapat menyuruh mereka melakukan proses ta’aruf untuk saling mengenal satu sama lain.

Tujuan ta‘aruf adalah untuk mengenal calon pasangan sebelum menikah dengan cara yang halal, maka ada aturan atau adab dalam ber-ta‘aruf. Media ta‘arufmenurut Islam dianjurkan untuk saling mengenal lebih jauh karakter masing-masing, dengan cara menanyakan secara detail apa-apa yang dianggap penting bagi keduanya. Inti dari ta‘arufadalah pendekatan terhadap calon suami atau istri tanpa ternodai unsur maksiat di dalamnya.

Namun dalam konsep pelaksanaan konvensionalnya, ta’aruf  mempunyai kelemahan yaitu menjadikan perempuan tidak mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk mengetahui secara detail tentang karakter calon suami. Pemaknaan ta‘aruf selama ini terlalu sempit, dengan menganalogikan seperti membeli sebuah barang sebelum barang itu sepakat dibeli, maka pembeli perlu mengecek kondisi barang tersebut. Perempuan yang dianalogikan sebagai barang akan sulit dalam mengecek balik. Bentuk ta‘aruf yang masih konvensional ini dirasa sudah tidak cocok lagi dilakukan pada zaman sekarang, karena terlalu membatasi ruang gerak perempuan.

Dengan menyesuaikan perkembangan zaman sekarang dan agar pemaknaan ta’aruf tidak selalu dipandang sempit, maka dalam pelaksanaan ta’aruf pihak perempuan juga berhak mengetahui detail karakter calon pasangannya, tidak hanya pihak laki-laki saja yang mengetahui karakter si perempuan. Hal ini tentu berbeda dengan pacaran yang biasa dilakukan remaja-remaja pada zaman sekarang yang mengandung unsur khalwat dan kemaksiatan. Ta’aruf sebagai jalan mengenal karakter masing-masing calon melalui perantara orang tua dan keluarga penting dilakukan agar kedua belah pihak dapat mengetahui detail karakter calon pasangan masing-masing supaya jika dirasa terdapat kecocokan di antara keduanya, maka hubungan dapat berlanjut ke proses khitbah.

Dalam pelaksanaan pernikahan, seorang wali mujbir, yakni wali dari anak perempuan  yang masih gadis mempunyai hak untuk menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki pilihan wali tersebut, akan tetapi hak ini tidak bersifat mutlak, melainkan bersifat terbatas oleh kondisi, yaitu dengan syarat menguntungkan tidak merugikan si anak perempuan. Jika si perempuan tidak ingin menikah dengan laki-laki yang dipilihkan oleh walinya itu, maka si perempuan berhak untuk menolak dengan alasan yang jelas dan udzur yang syar’i. Perempuan yang sudah dewasa berhak menentukan pilihan atas dirinya sendiri karena ia sudah lebih mengerti apa yang terbaik untuk dirinya, karena jika orang tuanya tetap memaksakan kehendak mereka tetapi si perempuan khawatir akan mengakibatkan keburukan bagi kesehatan dan keselamatan jiwanya, lebih baik tidak usah dilanjutkan ke proses khitbah karena Islam menghendaki kemaslahatan bagi setiap umat manusia. Islam mengajarkan agar perkawinan dilakukan untuk mencapai tujuan kehidupan yang sakinah, mawaddah, wa rahmah yang penuh berkah dan dilandasi dengan cinta dan kasih sayang di antara keduanya demi kemaslahatan calon umat manusia yang akan lahir setelahnya.

Nusaibah

Mahasiswa S1 Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: