Menu Tutup

Urgensi Bantuan Sosial di Masa Pandemi: Perspektif Fath Adz-Dari’ah

Masa pandemi Covid-19 semakin memberikan efek buruk terhadap kondisi ekonomi masyarakat Indonesia saat ini. Akibatnya, banyak masyarakat yang pendapatan ekonominya menurun. Bahkan kerap terjadi pemutusan hubungan kerja. Ida Fauziyah, selaku Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), menyebutkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS),  angka pengangguran menjadi 9,7 juta secara nasional. Itu artinya meningkat 2,6 juta orang akibat pandemi Covid-19.[1] Kondisi ini tentu memprihatinkan. Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada titik ini, bantuan sosial (bansos) hadir sebagai kebijakan publik.

Bantuan Sosial Sebagai Kebijakan

Bantuan Sosial (bansos) merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.Bantuan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan tugas dari pemerintah dalam program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.[2] Hadirnya Pandemi Covid-19 menyita perhatian pemerintah. Perlu ada aksi yang cepat tanggap  dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang terdampak. Perlindungan sosial tersebut dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.[3]

Bantuan sosial yang dicanangkan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/Huk/2020 adalah bantuan sosial sembakoatau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan bantuan sosial tunai. Yang terbaru dilansir dari detikcom, selasa (12/1/2021) bantuan lainnya yang juga bisa dinikmati masyarakat yakni Program Keluarga Harapan (PKH), kartu prakerja dan diskon pembayaran listrik.

Bantuan Sosial dan Amanat Hukum Islam

            Bantuan sosial dari pemerintah saat ini sudah banyak disalurkan, yakni diperuntukkan bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19, khususnya bagi kalangan yang kurang mampu. Maka dalam penyaluran bantuan sosial ini harus jelas dan tepat sasaran. Jangan sampai bantuan sosial tersebut diberikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya.

Lalu bagaimana hukum orang yang medapatkan bantuan sosial, padahal dia tidak berhak?

Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), K.H Anwar Abbas mengatakan, jika seseorang dianggap mampu dan tidak berhak mendapatkan bantuan sosial yang diperuntukan bagi warga miskin, maka hukumnya bisa jadi haram. Menurutnya, seseorang yang berhak menerima santunan atau bantuan sosial baik dari pemerintah, hingga kelompok lainnya tentu memiliki ukurannya masing-masing.

Larangan agar tidak mengambil dan memakan sesuatu yang bukan haknya juga tertulis di dalam Alquran. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surah Al Baqarah:

كُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al Baqarah ayat 188).

Bantuan Sosial dalam Perspektif Fath Adz-Dari’ah

            Idealnya bantuan sosial di masa pandemi dilihat sebagai bentuk upaya dan ikhtiar pemerintah dalam memberikan perlindungan jiwa terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19. Secara umum, hal ini sejalan dengan satu dari sekiantujuan pemberlakuan hukum Islam yakni untuk menghindari kerusakan atau Mafsadah dan mewujudkan kemaslahatan, Karena itulah terkait dengan sarana dan atau wasilah suatu perbuatan, jika suatu perbuatan diduga kuat akan menghasilkan suatu kebaikan dan mewujudkan kemaslahatan, maka hal apapun yang menjadi sarana dan atau wasilah dari perbuatanitu wajib untuk diadakan dan dimunculkan, dengan kata lain adanya adalah suatu kewajiban. Inilah yang disebut dengan Fath Adz-Dzari’ah.[4]

Kaidah dasar yang melatarbelakangi munculnya Fath Ad-Dari’ah yaitu ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajibunyang artinya “sarana yang bisa menyempurnakan perkara wajib maka mengusahakannya adalah wajib pula.”Logikanya, penggalan dari kaidah ini secara tidak langsung juga mengamanatkan perlunya dibuka wasilah (keran) menuju pada tercapainya sempurnanya perkara wajib. Sebagaimana bunyi kaidah fiqih: Al-amru bisyai amrun biwasailihiyaitu “perintah melaksanakan suatu perkara, adalah perintah mengusahakan sarananya pula.”

Dengan demikian eksistensi bantuan sosial ini jika dipandang dari Fath Ad-Dari’ah, maka bantuan sosial ini adalah wajib diadakan. Karenanya,masyarakat bisa mendapatkan mashlahat dari adanya bantuan sosial tersebut. Bukan hanya kebutuhan dasarnya saja tepenuhi, melainkan melalui wasilah bantuan sosial masyarakat harapannya bisa tumbuh mandiri serta bisa mengembangkan segala potensinya hinga mencapai tahap sejahtera. Disisi lain, pemerintah dalam hal ini juga berkewajiban untuk memastikan bantuan sosial tersebut tersalurkan dengan baik serta menindak tegas jika terdapat pihak yang melakukan penyelewengan terhadap bantuan sosial.


[1]Rahmat Fajri“Menaker: Jumlah Pengangguran 9,7 Juta Akibat Covid-19”, Antaranews.com, 11 Januari 2020, https://www.antaranews.com/berita/1940076/menaker-pengangguran-di-indonesia-naik-26-juta-akibat-covid-19(diakses pada 12 Januari 2020)

[2] Lihat Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

[3] Lihat Bagian Kelima, Perlindungan Sosial Pasal 14 undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

[4]Nurdhin Baroroh. Metamorfosis “Illat Hukum” Dalam Sad Adz-Dzari’ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan), JurnalAl-Mazahib, Vol. 5 No 2, Desember 2017, hlm. 297

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: