Sah-Kah Perkawinan Tanpa Dicatatkan?

Salah satu akad yg di atur secara detail dalam islam ialah perkawinan, mengapa begitu? Karena semua orang akan mengalaminya, semua orang pasti menginginkan keturunan untuk melanjutkan generasi  lebih baik dari sebelumnya yang dimana jalan terbaiknya ialah dengan menikah. Akad yang satu ini tak seperti akad-akad yang lain yang mungkin hanya sebagian orang yang akan mengalami, contohnya seperti sewa-menyewa, kerja sama dan lain lain. Islam memandang perkawinan begitu penting sehingga ada banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang akad ini, karena perkawinan dalam islam bukan hanya sekedar kontrak sosial, namun perkawinan juga dalam rangka nilai ibadah kepada sang pencipta.

Pernikahan bukan melulu tentang segala sesuatu yang menyenangkan namun ada banyak sekali permasalahan yang timbul terkait dengan pernikahan. Salah satu istilah yang  populer mengenai permasalahan dalam pekawinan ialah Nikah sirri atau nikah di bawah tangan atau bisa juga diartikan sebagai nikah rahasia, karena dalam bahasa arab sirr berarti rahasia, sembunyi-sembunyi. Nikah sirri sebenarnya bukan baru saja terjadi dewasa ini tetapi nikah sirri sudah terjadi jauh sebelumnya, bahkan pada masa rasulullah juga terjadi, akan tetapi permasalahannya sedikit berbeda. Pada zaman rasulullah yang dinamakan nikah sirri ialah nikah yang tidak memenuhi rukun nikah. Begitu pula sekarang, ada banyak praktek nikah dibawah tangan, seperti kebiasan masyarakat yang melangsungkan pernikahannya hanya dengan seorang kyai, tengku, ulama, tuan guru dll sebagai wali tanpa sepengetahuan wali yang sah, ataupun pernikahan yang dilakukan secara sirr dengan berbagai alasan antara lain faktor ekonomi, keagamaan, tradisi,dan lain-lain.

Ada berbagai macam pendapat mengenai nikah sirri ini, ada pendapat yang mengatakan nikah sirri ialah pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa wali dan saksi. Ini ialah pengertian yang pernah diungkap oleh imam syafi’I dalam kitabnya al ‘umm, dalam kategori ini semua ulama sepakat pernikahan menjadi batal atau tidak sah menurut hukum islam apabila pernikahan tersebut dilangsungkan tanpa adanya wali dan saksi. H. Wildan suyuti mustofa membedakan nikah sirri menjadi 2 yaitu, pertama akad  nikah yang dilakukan oleh seorang pria dan laki-laki dan perempuan tanpa ada wali, dan yang menjadi wali ialah guru atau ulama yang menikahkannya padahal dalam hukum islam mereka tidak berwenang, kedua, akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah seperti wali dan saksi namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan sesuai dengan undang-undang perkawinan di Indonesia. Sebagaimana telah di jelaskan pada pasal 2 ayat 2 undang-undang no 1 tahun 1974 “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.KHI (Kompilasi hukum islam) juga menekankan tentang pencatatan perkawinan sebagaimana di sebutkan dalam pasal 6 ayat 2 yang berbunyi “perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”, Namun perkawinan yang tidak dicatakan sebenarnya tidaklah mengganggu keabsahan suatu perkawinan asalkan perkawinan tersebut telah sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Sebagaimana dalam pasal  2 ayat 1  UU no 1 tahun 1974 yang berbunyi “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hokum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.akan tetapi pemerintah mempunyai intervensi dalam perkawinan itu sendiri, dimana apabila pencatatan perkawinan tersebut tidak dilakukan maka apabila terjadi permasalahan atau sengketa akibat perkawinan tersebut di masa yang akan datang maka pemerintah tidak dapat membantunya sebab perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Di Indonesia sendiri menggunakan qiyas dalam masalah pencatatan pernikahan sebagaimana telah diatur dalam Al Quran Q.S. Al-Baqarah: 282  mengenai hutang piutang yang seharusnya di tulis, Demikian berarti apabila akad hutang piutang saja harus dituliskan bagaimana dengan perkawinan yang dianggap sebagai perjanjian yang kokoh mitsaqan galiza dan untuk waktu yang langgeng, Tentu saja harus dituliskan dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. Meskipun hanya berbentuk administratif pencatatan pekawinan berperan sangat penting untuk melindungi keluarga tersebut apabila terjadi sengketa. seperti perceraian, hak asuh anak, harta bersama dan lain-lain. Dan pengadilan tidak akan menerima perkara yang datang dari seseorang yang tak taat pada aturan Negara.

Jika ditinjau dari aspek politis dan sosiologis dampak dari tidak dicatatkannya sebuah perkawinan ialah:

  1. Masyarakat Indonesia akan dipandang tidak taat pada aturan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya pelaksanaan ajaran islam tidak melibatkan Negara kemudian mengusung pandangan bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan bernegara yang dikenal dengan istilah  sekularisme
  2. Akan meningkatnya pernikahan dibawah tangan yang hanya peduli pada unsur agama saja
  3. Apabila terjadi wanprestasi terhadap janji perkawinan, maka peluang untuk putusnya perkawinan akan semakin banyak sehingga hampir semua kasus akan berdampak pada wanita/isteri dan anak.

Dengan demikian pernikahan tidak lagi hanya di jalankan sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh agama namun juga melibatkan Negara dalam menjamin hak-hak pihak yang berkaitan, demi terciptanya tujuan pernikahan yaitu  sakinah mawaddah wa rahmah. Pernikahan yang sempurna ialah pernikahan yang telah memenuhi keabsahan pada beberapa aspek yaitu aspek agama melalui rukun dan syarat yang ada dan Negara melalui pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang.

Rahima Nawa Azkiya

Mahasiswa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: