Rekonsiliasi Lembaga ZISWAF dan Corporate Social Responsibility

Agama Islam adalah agama rahmatan lil ‘alamin yang artinya mempunyai kekuatan inside mensejahterakan umatnya. Perihal menciptakan kondisi umat sejahtera bukan perkara sederhana. Jika disodorkan permasalahan krusial seperti kemiskinan tentu perlu pendekatan beragam termasuk basis agama Islam. Padahal tantangan terbesar umat Islam di dunia adalah kemiskinan, kebodohan dan perpecahan. Aspek tadi bisa mengganggu mewujudkan sebagai dimensi islam rahmatan lil ‘alamin bagi umat islam tanpa menghubungkan satu titik dengan titik lainnya (baca: kolaborasi dan elaborasi).

Kemiskinan merupakan salah satu isu paling penting yang tercantum dalam agenda pembangunan dan beban dunia. Melihat realitas masalah kemiskinan meyelimuti dunia akibat pelbagai faktor, nampaknya isu kemiskinan akan selalu seksi menjadi pokok persoalan yang tidak pernah hilang di dunia. Pernah ada  dorongan bagi dunia merespon dengan menyepakati suatu pertemuan pada tahun 2000 yang diikuti 189 negara. Hasil pertemuan adalah mendeklarasikan Program The Millenium Development Goals (MDG’s). Salah satu target program adalah mengurangi penduduk miskin.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2015 yang diolah ekonomi.bisnis.com, bahwa pertumbuhan ekonomi lebih dinikmati penduduk kaya ketimbang penduduk miskin. Kenaikan pendapatan kelompok masyarakat kaya mencapai 8% yang berjumlah sekitar 20% penduduk Indonesia. Selanjutnya, penduduk Indonesia klaster paling miskin hanya menikmati pertumbuhan ekonomi sebesar 2% yang berjumlah 12% penduduk Indonesia. Hal ini menunjukan besarnya skala disparitas penduduk miskin dan kaya di Indonesia, mengakibatkan persoalan kemiskinan sebagai proyek tiada akhir.

Persoalan itu akan sulit diselesaikan bila aktor tunggal berperan sendiri. Perlu upaya kolaborasi antar aktor lembaga pluralisme kesejahteraan, adalah Government, Civil Society dan Private Sector. Goverment atau pemerintah berfungsi sebagai regulator berwenang mengatur kebijakan negara, Civil Society atau masyarakat sipil berperan menjalankan regulasi kenegaraan, sedangkan private sector atau sektor swasta berperan sebagai main support peran pemerintah dan masyarakat sipil.

Tulisan ini akan menjelaskan pentingnya sektor privat sebagai aktor penting pengelolaan ZISWAF yang secara holistik dan berkesinambungan. Meski negara sudah punya UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan, namun implementasi kebijakan belum extra ordinary tata kelola ZISWAF terintegrasi sektor swasta dalam Program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan sesuai UU No. 40 Tahun 2007. 

Apa itu ZISWAF ?

ZISWAF adalah singkatan dari Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf. Istilah-istilah tersebut mempunyai persamaan makna konteks predikat “memberi” kepada orang lain atau dikenal mustahiq. Pokok perbedaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf adalah waktu, jenis barang/alat, ukuran kadarnya serta relasi horisontal dan vertikal. Menurut Malikiyah, Zakat adalah hak melekat pada harta tertentu dan wajib dikeluarkan kepada orang berhak. Di Indonesia, terdapat Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta pertanggungjawaban pengelolaan zakat.

Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi mengemukakan infaq adalah membelanjakan harta benda untuk kepentingan umum. Maka orang yang menyianyiakan harta benda, tidak bersikap adil terhadap harta benda bahkan keluar dari prinsip-prinsip infaq. Maka orang itu tidak bisa disebut munfiq (orang berinfaq). Sedangkan shadaqah adalah kegiatan orang mengeluarkan harta benda bertujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jika zakat adalah sesuatu yang diwajibkan berbeda shadaqah sebagai sesuatu yang sunnah. Terakhir, Waqaf adalah kegiatan menahan harta yang bermanfaat agar tetap kekal baik harta-bendanya namun mengalihkan manfaat kepada kemaslahatan umat seraya mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Integrasi Tata Kelola ZISWAF dan Corporate Social Responsibility Perusahaan

Peluang Indonesia mengelola ZISWAF sangat besar untuk mensejahterakan masyarakat umum. Indonesia memiliki pondok pesantren yang jumlahnya hingga 28.961 buah yang tersebar di 17 provinsi seluruh Indonesia. Angka ini jika melibatkan tata kelola ZISWAF saling terintegrasi, sinergi dan kolektif. Maka bisa dipastikan pendapatan negara sektor dana keumatan Islam akan mengalami peningkatan ekonomi. Tentu keberhasilan pengelolaannya harus didukung pranata aktor pembangunan negara salah satunya oleh sektor swasta dalam hal ini perusahaan.

Mengapa perusahaan menjadi aktor penting pengelolaan ZISWAF ? Sebuah perusahaan didirikan tujuan utamanya adalah menciptakan profit dan laba guna kelangsungan proses bisnisnya. Disisi lain, perusahaan diharuskan mengeluarkan kewajiban berderma kepada masyarakat sekitar dan lingkungan sebagai bagian aksi kepedulian. Hal ini telah diatur dalam regulasi UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Singkatnya, pemerintah telah mewajibkan perusahaan untuk memiliki tanggung jawab terhadap permasalahan sosial, konteks ini khususnya kemiskinan dalam bentuk Program CSR.

Dasar alasan kegiatan CSR bahwasanya aktivitas produksi perusahaan membawa dampak kondisi lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya sekitar operasional. Untuk mewujudkan aksi kepedulian terhadap masyarakat sekitar maka disusun program kegiatan, kelembagaan dan kebijakan internal perusahaan. Secara teori, kegiatan CSR dibagi menjadi empat klaster. Pertama, Charity adalah pemberian bantuan sementara kepada masyarakat sekitar berupa bahan pokok, sumbangan tunai dan lainnya. Kedua, Infrastruktur adalah pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat sekitar melalui pembangunan/rehabilitasi fasilitas publik. Ketiga, Capacity Building adalah pemberian peningkatan kemampuan, keterampilan dan daya kelompok masyarakat rentan. Serta Keempat, Community Development adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan kepada kelompok sasaran basis kearifan lokal.

Dari paparan singkat jenis program CSR perusahaan diatas, menarik bagi penulis apabila muncul upaya lembaga ZISWAF memanfaatkan kolaborasi tata kelola ketika saling mengusung tujuan akuntabilitas, transparansi dan good governence. Tentu antar pihak harus sadar menolak prinsip egosektoral karena prinsip ini tidak akan membuahkan tujuan tersebut. 

Setidaknya ada empat aspek perhatian kolaborasi tata kelola Lembaga ZISWAF dan CSR. Pertama, menentukan segmen dan target penerima. Tahap ini menentukan penerima ZISWAF berdasarkan indikator yang mereka approve berbasis data resmi pemerintah. Kedua, Menetapkan positioning strategy. Tahap ini membentuk SDM profesional dan optimalisasi standar operasional pemanfaatan teknlogi dan internet. Ketiga, Membangun sistem komunikasi adalah pembangunan database, sosialisasi, medium komunikasi dan Keempat, proses penyusunan dan pelaksanaan layanan terkait pemberian pelayanan efektif, instrumen pelayanan misalnya pemanfaatan ATM dan pelatihan teknologi informasi bagi pengelola organisasi ZISWAF.

Pengelolaan ZISWAF secara profesional, akuntabel dan amanah akan menjadikan zakat sebagai instrumen yang mampu menggeser status sosial mustahiq menjadi muzakki serta dapat memberdayakan ekonomi umat. Sebagaimana pada masa Umar bin Abdul Aziz, masyarakat yang semula pada tingkatan mustahiq akhirnya menjadi golongan yang tidak layak menerima zakat. Hal ini disebabkan mereka telah masuk ke dalam golongan masyarakat sejahtera bahkan wajib membayar zakat. Dana zakat yang akhirnya tidak terdistribusi disebabkan tidak ada lagi masyarakat golongan penerima zakat akhirnya menjadi melimpah dan disalurkan ke wilayah lain.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Abdullah, ‘Analisis Swot Dakwah Di Indonesia: Upaya Merumuskan Peta Dakwah’, MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 36.2 (2012), 409–26 <https://doi.org/10.30821/miqot.v36i2.125>

Ahmadi, Makhrus, ‘Pengembangan Dana Zakat, Infak, Shadaqah Dan Wakaf Terhadap Pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank Syariah’, Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 2.2 (2017) <https://doi.org/10.30651/jms.v2i2.1134>

Andriyanto, Irsad, ‘Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat’, Ziswaf, 2014

Fitriani, Sudiyo, ‘Lembaga Ziswaf Sebagai Lembaga Filantropi Islam Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Bandar Lampung Ziswaf Institution as Islamic Philanthropy Institute and Community Empowerment in Bandar Lampung City’, Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Teknologi Pertanian, November (2019), 85–89 <http://jurnal.polinela.ac.id/index.php/PROSIDING>

Hariyanto, Erie, and Moh. Ali Al Humaidy, ‘Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Dan Zakat Perusahaan Perbankan Syari’Ah Di Madura’, Jurnal Hukum & Pembangunan, 49.3 (2019), 688 <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2195>

Jaya, Pajar Hatma Indra, ‘“Mas Zakky”: Model Zakat Pemberdayaan Dari Baznas Kota Yogyakarta’, Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan, 2.2 (2019), 227–52 <https://doi.org/10.14421/jpm.2018.022-02>

Kasdi, Abdurrohman, ‘Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF Di BMT Se-Kabupaten Demak)’, IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam, 9.2 (2016), 227 <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1729>

Pranoto, Asa Ria, and Dede Yusuf, ‘Program CSR Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Ekonomi Pasca Tambang Di Desa Sarij Aya’, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 18.1 (2016), 39 <https://doi.org/10.22146/jsp.13094>

Pratama, Yoghi Citra Dalam Yusuf Qardawi 2000, ‘Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)’, The Journal of Tauhidinomics, 2015

Santoso, Sugeng, ‘Konsep Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Konvensional Dan Fiqh Sosial’, Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 4.1 (2016), 81–104 <https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.1.81-104>

Sari, Enda Kartika, Andy Mulyana, and Alfit Alfitri, ‘Implementasi Program Csr Lingkungan Pt. Semen Baturaja (Persero) Tbk Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan’, Jurnal Ilmu Lingkungan, 13.1 (2017), 42 <https://doi.org/10.14710/jil.13.1.42-52>

Simatupang, Erwinton, and Vandy Yoga Swara, ‘Creating Shared Value Di Industri Migas: Pelajaran Dari Balongan Dalam Meminimalisir Pengangguran Dan Menekan Potensi Kecelakaan Kerja’, Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan, 2.1 (2019), 63–86 <https://doi.org/10.14421/jpm.2018.021-04>

Theron, G. B., ‘Sustainable Development Goals’, Obstetrics and Gynaecology Forum, 26.1 (2016), 1 <https://doi.org/10.5005/jp/books/13071_5>

Uyun, Qurratul, ‘Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam’, Islamuna: Jurnal Studi Islam, 2015 <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.663>

Sumber Internet :

Kurniawan A. Wicaksosno, “Kemiskinan: Target MDGs 2015 Terancam Gagal”, diakses dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20141016/9/265692/kemiskinan-target-mdgs-2015-terancam-gagal diakses 7 Juni 2020 Pukul 17.26 WIB.

Ahmad Kharis

Alumni S2 Universitas Gajah Mada, Dosen Muda IAIN Salatiga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: