Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga; Sebuah Telaah Kritis

Rapuhnya ketahanan keluarga menjadi salah persoalan penting yang saat ini dihadapi oleh negara kita. sebagai unit terkecil dari sebuah masyarakat, keluarga memiliki peranan penting dalam membangun dan memajukan suatu negara. Rapuhnya ketahanan keluarga tentu akan berakibat pada terhambatnya proses pembangunan dalam sebuah negara. Beberapa persoalan yang menunjukkan rapuhnya ketahanan keluarga di negara kita di antaranya adalah semakin meningkatnya angka perceraian di Indonesia, kenakalan remaja, banyaknya kasus tindak pidana yang melibatkan anak di dalamnya baik sebagai pelaku maupun korban dan sebagainya. keadaan ini tentu membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius baik oleh pemerintah maupuan seluruh elemen masyarakat.

Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk menangani persoalan tersebut adalah mengatur permasalahan ketahanan keluarga dalam sebuah perturan perundang-undangan, dan baru-baru ini pemerintah telah mengumumkan draf Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga. Rancangan Undang-Undang tersebut diinisiasi oleh Sidik Mudjahid dari Fraksi Gerindra, Netty Prasetiyani dan Ledia Hanifa dari Fraksi PKS, Endang Maria Astuti dari Fraksi Partai Golkar serta Ali Taher dari Fraksi PAN. Menurut keterangan para pengusul salah satu tujuan dibuatnya Rancangan Undang-Undang tersebut adalah untuk mewujudkan amanat konstitusi terkait dengan hak warga negara yang tertuang dalam Pasal 28 B, Pasal 28 C, Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (1), dan Rancangan Undang-Undang ini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020.

Sejak draf Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga tersebut diumumkan, RUU tersebut telah menuai banyak kritik dan menuai kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Beberapa hal yang menuai kritikan di antaranya adalah muatan materi yang dianggap terlalu memasuki wilayah privat yang sejatinya hal tersebut cukup diatur dalam norma-norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, terutama norma kesusilaan dan norma agama. Tidak hanya itu RUU ini dianggap oleh sebagian masyarakat telah memunculkan kembali budaya patriarki dengan memetakan kewajiban suami istri di dalamnya.

Salah satu muatan materi yang terkandung dalam Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga adalah mengenai kewajiban suami istri yang tertuang dalam Pasal 25 ayat (2). Pasal tersebut menyebutkan bahwa kewajiban suami di antaranya adalah sebagai kepala keluarga yang bertanggungjawab untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga, melindungi keluarga dari deskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiyaan, eksploitasi, penyimpangan seksual, penelantaran, dan seterusnya. Sedangkan kewajiban istri diatur dalam Pasal 25 ayat (3) yang menyebutkan bahwa kewajiban istri di antaranya adalah wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, menjaga keutuhan keluarga, serta memperlakukan suami dan anak secara baik. Ketentuan tersebut menuai banyak kritik dari kalangan masyarakat yang dianggap mengarah kepada ideologi patriarki.

Jika kita telisik, sejatinya ketentuan mengenai kewajiban suami istri telah diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga Pasal 80 serta Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dan setelah dicermati ketentuan yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga tersebut telah selaras dengan apa yang telah disebutkan dalam UU. No. 1 Tahun 1074 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang notabenya sebagai rujukan utama terkait dengan persoalan keluarga. Ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam juga telah sesuai dengan ajaran Islam yang menjadi rujukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebu. Akan tetapi jika dikaitkan dengan perkembangan zaman, ketentuan tersebut terkesan mengarah kepada budaya patriarki yang membatasi peran perempuan dalam persoalan domestik saja. Begitu juga dengan apa yang termuat dalam Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga yang seakan-akan ingin mengembalikan perempuan ke ranah domestik yang hanya berkutat pada persoalan melayani suami, pengasuhan anak, dan sebagainya. Sehingga dengan keberadaan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi kemunduran pemikiran dalam bidang hukum keluarga.

Saat ini, semua negara di dunia sedang terus menggalakkan kesetaraan gender dalam bidang hukum keluarga, namun nampaknya tidak dengan negara Indonesia. Pemerintah justru membangun kembali budaya patriarki yang pada faktanya telah meinimbulkan deskriminasi terhadap kaum perempuan melalui Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga ini. Negara-negara muslim di dunia yang menjadikan agama Islam sebagai patokan dalam menjalankan roda pemerintahan telah lama melakukan pembaharuan dalam bidang hukum keluarga yang salah satu materi pembaharuannya adalah menempatkan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam kedudukan yang sama dengan menjadikan seluruh persoalan keluarga sebagai tanggungjawab bersama antara suami dan istri. Di antara negara-negara yang telah menetapkan ketentuan tersebut adalah negara Maroko. Maroko telah mendudukkan suami dan istri dalam posisi yang sama dalam undang-undang hukum keluarganya. Hal ini tentu menjadi sebuah masukan bagi pemerintah Indonesia agar melakukan pembaharuan hukum terhadap beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak lagi selaras dengan perkembangan dan tuntutan zaman dan sudah seharusnya dalam membentuk norma hukum pemerintah Indonesia juga memperhatikan perkembangan zaman agar norma hukum yang dihasilkan nantinya dapat mengakomodir segala persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Selain itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pemerintah seharusnya mengacu dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Salah satu muatan materi yang dikandung undang-undang tersebut adalah pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah didasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam hal ini, Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga telah melanggar salah satu asas yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yakni asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 5 huruf d Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Beberapa muatan materi yang dikandung dalam Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga telah banyak diatur dalam undang-undang sebelumnya. Seperti kewajiban suami istri yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga telah terdapat Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang juga mengatur persoalan keluarag di dalamnya. Sehingga, kehadiran Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga dirasa tidak diperlukan dan kurang bermanfaat karena muatan materi yang dikandungnya telah banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya yang juga mengatur persoalan keluarga. Tidak hanya itu, keberadaan norma-norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat seperti norma kesusilaan dan agama dirasa cukup untuk mengatur ranah privat yang berhubungan dengan kewajiban suami istri dan persoalan keluarga lainnya.

Rapuhnya ketahanan keluarga memang perlu untuk segera diselesaikan. Namun, dalam proses penyelesaiannya tidak harus membawanya ke ranah hukum. Karena persoalan privat dalam sebuah keluarga tidaklah harus dicantumkan dalam sebuah norma hukum. Pemanfaatan dan pengoptimalam lembaga bimbingan perkawinan dan juga lembaga sosial masyarakat jauh lebih efektif untuk mengatasi persoalan rapuhnya ketahanan keluarga ketimbang mengaturnya dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: