Puasa Bicara Pasca Gaduh Menurut Prof. K.H. Yudian Wahyudi

Prof. K.H. Yudian Wahyudi mengaku akan puasa bicara di hadapan media selama setahun, beliau mengatakan hal tersebut usai menghadiri acara dialog kebangsaan dan launcing buku ‘Ulama dan Negara-Bangsa’ di Gedung Prof Sunarjo, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, sabtu( 29/02/20).

Alasan beliau puasa bicara adalah yang pertama, untuk menghidari kontroversi seperti pernyataan beliau, mengenai “Agama musuh Pancasila”, alasan yang kedua, beliau di tegur oleh Presiden RI atau bapak Presiden Ir. Joko Widodo dan alasan yang ketiga, puasa bicara merupakan usulan DPR RI yang dinilai positif oleh beliau. Lalu bagaimana pandangan secara ushul fikih mengenai sikap dan pernyataan beliau tersebut?

Di dalam ushul fikih ada metode yang disebut Sadd adz-Dzari’ah. Definisi dari Sad adz-Dzari’ah  sendiri adalah metode penetapan hukum dengan cara menutup jalan yang dianggap akan mengantarkan kepada perbuatan yang mendatangkan mafsadat dan terlarang. Jadi, hakikat dari Sadd adz-Dzari’ah adalah melarang sesuatu yang hukum asalnya boleh (jaiz) agar tidak jatuh pada hal-hal yang telarang (mamnu’). Pada titik ini, apa yang dilakukan oleh Prof. Yudian Wahyudi, jika di nilai dari metode istibanth ini adalah hal yang sangat tepat. Bicara di depan media yang hukum asalnya boleh menjadi terlarang karena demi menghindari polemik di depan media/publik yang nantinya justru akan menimbulkan salah persepsi yang tidak diinginkan.

Selain konsep di atas, maslahah mursalah juga dapat dijadikan pegangan untuk melihat fenomena puasa bicara tersebut. Definisi maslahah mursalah itu sendiri adalah prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang didayagunakan untuk menetapkan sebuah hukum. Secara sederhana, ia juga dapat berarti, suatu tindakan hukum yang mengandung nilai etik atas azaz kemaslahatan.

Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustasyfa menyatakan bahwa: “masalahah adalah tentang apa saja yang memiliki orientasi kebaikan, meskipun tidak secara jelas tersurat dalam syara’ pada nash tertentu, namun juga tidak ada nash tertentu yang membatalkannya.”

Bila kita perhatikan beberapa definisi maslahah mursalah di atas, maka apa yang dilakukan oleh Prof. Yudian Wahyudi adalah hal yang dapat dibenarkan. Karena prinsip dasar beliau dalam melakukan puasa bicara adalah demi kemaslahatan Negara dan Bangsa Indonesia.

Lain dari pada kedua konsep di atas, sikap tegas yang dilakukan oleh Prof. Yudian Wahyudi juga didukung oleh kaidah ushul fikih yang berbunyi: dar’u al mafashid muqaddamun ‘ala jalbi al masholih. Artinya, menolak kerusakan-kerusakan itu (harus) didahulukan daripada menarik kemaslahatan-kemaslahatan.

Kaidah tersebut dimaksudkan agar kita lebih berhati-hati dalam menentukan tindakan sekaligus secara sadar berprinsip mencegah kerusakan itu lebih diutamakan. Apa yang dilakukan oleh prof. Yudian Wahyudi dengan puasa bicara, selain untuk pribadinya, juga untuk mengajarkan kita tentang kewaspadaan dalam menyatakan sebuah pendapat.  Pertama, karena beliau seorang tokoh yang menjabat sebagai kepala BPIP, sehingga apa yang beliau ucapkan di depan publik pasti menjadi sorotan dan tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kedua, beliau melakukan puasa bicara di depan media tidak selamanya tetapi ada jangka waktunya  yaitu satu tahun. Dengan demikian, ketika masa setahun puasa bicara telah usai nanti, tentu kita semua berharap bahwa Indonesia ke depan, melalui BPIP, dapat mewujudkan orientasi sosialnya.

Penulis
Faiq Mustafa
Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: