Poligami; Polemik Berkelanjutan Dalam Hukum Keluarga

Poligami merupakan satu dari banyak permasalahan dalam perkawinan yang sangat kontroversial, baik di kalangan para ahli ilmu maupun masyarakat biasa. Begitu banyak pendapat yang menanggapi permasalahan ini. Di satu sisi, poligami dianggap sebagai perkara yang akan menimbulkan permasalahan rumah tangga seperti, pemeliharaan hawa nafsu (hypersex), gangguan psikologis anggota keluarga bahkan bisa menjadi penyebab retaknya keharmonisan keluarga yang berujung pada perceraian. Mengutip tulisan K.H. Husein Muhammad beliau memaparkan bahwa pemerintah atau penegak keadilan boleh melarang adanya poligami guna melindungi akibat negatif yang meluas.  Namun, bagi pihak yang pro akan poligami beranggapan bahwa hal tersebut merupakan perkara yang sah karena memiliki sandaran normatif yang kuat, yakni surat an-Nisa ayat tiga serta dijadikan sebagai solusi untuk menghindari perselingkuhan, prostitusi dan dianggap sebagai salah satu tiket untuk masuk surga. Lain hal dengan KH. Husein Muhammad, KH. Abdullah Gymnastiar berpendapat bahwa poligami merupakan solusi bagi masalh-masalah sosial, moral dan akhlak.

Sekilas Islam terlihat mengizinkan seorang suami menikahi lebih dari seorang isteri secara mutlak, akan tetapi jika ditelaah lebih dalam akan ditemukan syarat yang wajib diikuti oleh seorang suami ketika berkeinginan menikahi lebih dari seorang isteri. Seperti dalam tulisan Fatimah Zuhrah seorang peneliti LP2M UIN Sumatera Utara memaparkan bahwa poligami dapat dilakukan ketika seorang suami mampu berlaku adil. Dalam hal ini kata adil memiliki arti yang sangat luas, adil dalam bersikap, pemberian kasih sayang, nafkah batin maupun dzohir serta adil dalam segala hal apapun yang ada dalam rumah tangga.

Dalam tatanan hukum Indonesia poligami telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperuntukan bagi masyarakat secara umum, serta dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur ketentuan poligami bagi masyarakat yang beragama Islam. Di dalamnya diatur bagaimana ketentuan seorang suami yang berkeinginan menikahi lebih dari seorang isteri, salah satunya adalah pemberian izin seorang isteri dan pihak-pihak terkait yang mana hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat 2. Kedua aturan tersebut sudah jelas bertujuan untuk mengatur segala ketentuan poligami agar tidak adanya hak-hak seorang isteri yang terabaikan serta meminimalisir sikap kesewenang-wenangan seorang laki-laki selaku suami.

Beberapa aturan yang telah dirumuskan juga dimaksudkan demi terciptanya tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof.KH.Muhammad Quraish Shihab bahwa perkawinan harus mendatangkan ketenangan hati (sakinah) dimana sakinah datang karena terpeliharanya ikatan kasih sayang (mawaddah). Oleh karena itu, untuk menjaga keluarga tetap sakinah maka seyogyanya seorang suami harus mematuhi dan mengikuti segala aturan yang berlaku jika diharuskan dirinya menikahi lebih dari seorang isteri.

Poligami di Indonesia rupanya akan tetap menjadi polemik yang hangat diperbincangan, baik dari kalangan yang mengindahkan maupun menolaknya. Hal tersebut diperkeruh dengan maraknya kajian-kajian di sosial media yang membicarakan perihal keabsahan poligami, yang mana hal tersebut sangat berpengaruh terhadap respon masyarakat mengenai hukum poligami. Apalagi kajian tersebut mengatasnamakan agama di dalamnya yang mana ketika suatu hal yang dilandasi agama maka akan dijunjung tinggi, hal ini tidak hanya memberi pengaruh terhadap kaum pria selaku pelaku poligami melainkan juga memberikan pengaruh kepada kaum wanita. Keadaan ini dapat dibuktikan dengan beredarnya foto-foto percakapan grup WhatsApp di media sosial yang di dalamnya beranggotakan kaum laki-laki dan perempuan yang sama-sama membahas tentang kesunnahan poligami. Mereka saling berargumen tentang baiknya poligami, dikatakan bahwa poligami dapat mengurangi populasi perempuan yang hidup sendiri, mensejahterakan hidup perempuan, bahkan dikatakan bahwa poligami merupakan tiket masuk syurga bagi seorang isteri yang mengizinkan dirinya dipoligami. Kajian yang seperti ini menimbulkan pergeseran makna poligami, yang semula poligami diperbolehkan menurut syari’at Islam dengan memenuhi beberapa syarat kini terkesan memperbolehkan siapa saja melakukan poligami sesuai dengan kemampuan finansial yang memadai.

Melihat kasus demikian sejatinya timbul karena kurangnya pemahaman pelaku poligami tentang esensi poligami dalam Syari’at Islam serta kurangnya sosialisasi pemahaman dari lembaga terkait tentang aturan poligami serta pelaksanaan poligami tanpa mempengaruhi masyarakat lain. Poligami menyebabkan masyarakat seolah-olah terbagi menjadi dua kelompok, yakni pro dan kontra yang mana keduanya saling beradu argumen serta saling beranggapan bahwa mereka memiliki dasar yang benar. Hal ini mengakibatkan makna poligami semakin jauh dari kata baik. Ditambah lagi dengan adanya media sosial yang semakin canggih sehingga siapa saja bisa menyampaikan pendapatnya tentang hal apapun. Ini mengakibatkan banyak ahli hukum baru yang terkadang menghukumi suatu hal sesuai dengan pemahamannya tanpa meneliti dan meninjau kembali apa yang diutarakan.

Ummi Nur Fauziyah

Mahasiswa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: