Menu Tutup

Polemik Ruu Penghapusan Kekerasan Sesksual: Perspektif Hukum Positif dan Ushul Fikih

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sudah menjadi sorotan publik sejak lama. Kekerasan seksual yang diatur secara khusus dalam RUU ini menimbulkan berbagai counter argumen perihal sesuai dan tidak sesuainya materi muatan yang diatur dalam konteks hukum positif Indonesia. Pihak yang kontra menyatakan bahwa RUU ini tidak perlu di sahkan, dengan dalih bahwa yang perlu dilakukan adalah memperkuat aparat penegak hukum, terlebih lagi sudah adanya Undang-Undang yang membahas tentang KDRT dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Lain dari pada itu, pihak yang pro menegaskan bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual hadir sebagai regulasi khusus yang menjadi payung hukum guna memberi rasa keadilan serta pencegahan dan penanggulangan akan terjadinya kekerasan seksual terhadap korban yang semakin memprihatinkan. Hal ini terjadi akibat lemahnya implementasi dalam KUHP sehingga tidak menyasar pada akar permasalahan kasus kekerasan seksual dan tentu saja minimnya perlindungan terhadap korban dari kekerasan seksual.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Positif

Dalam konteks studi kejahatan, kekerasan seksual dikenal dengan istilah “graviora delicta” yang artinya adalah kejahatan yang sangat serius. Alasan masuk ke dalam kategori kejahatan yang sangat serius adalah bahwa lebih dari 90% korban dari kekerasan seksual adalah perempuan dan anak-anak yang mana perempuan dan anak ini di kategorikan sebagai kelompok rentan dan tentu saja kelompok rentan ini seharusnya dilindungi. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan akan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sangat dibutuhkan.

Prof. Dr. Edward O.S. Hiariej, S.H., M. Hum (Guru Besar Hukum Pidana FH UGM) menjelaskan bahwa Rancangan Undang-Undang Penghapusan kekerasan seksual masuk ke dalam perspektif hukum pidana khusus yang masuk kedalam hukum pidana khusus undang-undang pidana atau disebut juga dengan istilah hukum pidana khusus internal. Hal tersebut karena beberapa hal:

Pertama, korban hampir selalu anak-anak dan perempuan yang merupakan kelompok rentan yang seharusnya mereka diberikan perlindungan;

Kedua, banyaknya modus operandi yang memang kemudian tidak tercakup di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun Undang-undang lainnya;

Ketiga, berdasarkan hasil penelitian Komnas Perempuan termasuk juga komnas perlindungan anak indonesia, banyak sekali kasus bahkan lebih dari 3000 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang bisa dijadikan kenyataan peerkara sangat sedikit bahkan tidak ada 10%;

Keempat, bahwa mereka ini adalah korban, akan tetapi dalam tingkat pemeriksaan mereka seakan-akan dianggap sebagai tersangka, adanya streti gender bahwa seakan-akan dalam konteks kejahatan seksual ini yang salah bukan pelaku akan tetapi yang salah adalah perempuan dan anak.[1]

Yang menjadi pembeda antara RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan KUHP yaitu  pembahasan mengenai kekerasan seksual yang sangat terbatas dan hanya dibagi kedalam dua pembagian; perkosaan dan pencabulan. Tentu saja hal tersebut belum sepenuhnya menjadi jaminan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban. Di dalam RUU PKS dirumuskan ada sembilan bentuk kekerasan seksual diantaranya: pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual.[2]

Dengan adanya RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual ini, maka tidak adanya spesifikasi mengenai pendefisinisian  kekerasan seksual dalam KUHP akan lebih disempurnakan. Tidak hanya itu, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam resolusi yang lebih inklusif tidak hanya menyangkut unsur menekan penindakan dan pencegahan semata, tetapi juga adanya tindakan rehabilitasi. Di dalam persoalan rehabilitasi ini berisi mengenai penanganan terhadap korban, pendampingan psikologis di bawah perawatan psikolog untuk menghilangkan dan mengobati traumatik dari korban, perawatan mengenai kesehatan jasmani dan kerohanian dsb.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Ushul Fikh

Imam Al-Syathibi seorang pakar hukum Islam yang berasal dari kalangan Mazhab Maliki dalam kitabnya Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah mengembangkan teori maqasid al-syari’ah dengan menjelaskan bahwa tujuan dari adanya hukum adalah kemaslahatan/kebaikan dan kesejahteraan untuk manusia secara keseluruhan. Yang menjadi makna inti dalam maqasid al-syari’ah ini adalah hikmah dan alasan argumentatif (illat) dalam setiap penerapan dan putusan hukum yang sudah dilakukan.

Dalam istilah ushul fikih, perlindungan hukum harus senada dengan tujuan hukumnya. Terdapat lima aspek perlindungan hukum yang disebut sebagai al-kulliyat al-khams atau ad-daruriyah al-khams yaitu perlindungan yang mencakup tentang agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Jika dikaitkan dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, tujuan peraturan tersebut masuk kedalam perlindungan yang mencakup perlindungan jiwa (hifz an-nafs). Dalam hal ini, korban dari kekerasan seksual akibat trauma yang diderita yang tentu saja membutuhkan perawatan mengenai jasmani dan kerohanian serta pendampingan psikologis yang memadahi.

Dalam kajian maqasid al-syariah, kelima perlindungan tersebut secara garis besar bisa diwujudkan melalui dua cara: Pertama, segenap aktivitas yang dapat menjamin proses implementasi kelima hal tersebut (min janib al-ijad); Kedua, segenap langkah preventif yang melindungi kelima hal di atas dari berbagai bentuk peniadaan (min janib al-i’dam).[3] Dalam konteks ini, RUU PKS adalah upaya dari negara guna mengurangi jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang tiap tahunnya semakin meninggi. Lebih dari itu, RUU PKS ini juga dapat dilihat sebagai media pencegahan dan penolakan terhadap segala bentuk perusakan dalam konteks kekerasan seksual.

Pada titik ini, ushul fikih hadir sebagai penengah dari berbagai perbedaan pandangan terhadap RUU Pengahapusan Kekerasan Seksual yang tentu saja belum dikatakan sebagai sebuah produk hukum yang sempurna. Di dalam kaidah ushul fikh ada sebuah aforisme atau sebuah pepatah yaitu ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh (apa yang tidak bisa diraih semuanya, tidak boleh ditinggalkan semuanya). Hal ini menjelaskan bahwa ketika peraturan ini secara luas belum mencakup harapan dan tujuan yang diinginkan, seharusnya kita tidak meremehkan akan pentingnya peraturan ini dalam memberikan sebuah keadilan dan perlindungan bagi para korban dari kekerasan seksual.


[1] Kanal Pengetahuan Fakultas Hukum UGM (2020) “ tentang : Apa Pentingnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Hukum Pidana/Bedah RUU-PKS”, Diakses dari https://youtu.be/SnwtPahVN38 pada 5 Desember 2020.

[2] Pasal 11 RUU PKS.

[3] Muhammad Sa’ad bin Ahmad bin Mas’ud al-Yubi, Maqasid as-Syariah al-Islamiyah wa Alaqtuha as-Syari’iyyah, cet. Ke-I (Riyad: Dar al-Hijrah, 1998,), 194-209.

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: