Polemik Fatwa Hukum Rokok dan Ancaman Devisa Negara

Fatwa hukum terkait rokok di Indnesia perlu diperhatikan dari setiap sisinya. Sebab jika rokok diharamkan, pertanyaan kritisnya adalah lantas bagaimana status hukum devisa negara? Selain dari sisi kesehatan, sisi konsumtif atas kebutuhan merokok warga negara Indonesia perlu juga untuk didiskusikan. Apalagi dengan adanya informasi bahwa pemasukan pajak rokok mengalami peningkatan. Hal ini karena apa yang diharamkan memiliki dampak luas kepada berbagai macam ihwal yang berkaitan dengannya. Tentu ini bukan perkara sederhana.

Polemik Fatwa Hukum Rokok

Dalam laporan kajian Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (KKKRI) tentang “Masalah Merokok di Indonesia” dijelaskan bahwa, lebih dari 40.3 juta anak Indonesia berusia 0-14 tahun tinggal bersama perokok dan terpapar asap rokok di lingkungannya. Anak yang terpapar asap rokok akan dapat mengalami pertumbuhan paru-paru yang lambat, sehingga lebih mudah terkena infeksi saluran pernapasan, infeksi telinga dan asma. Melindungi anak merupakan tanggung jawab keluarga dan negara. Pengendalian produk tembakau, bagian dari upaya melindungi anak dan generasi muda di masa mendatang (26 Maret 2013).

Lajnah al-Daaimah li al-Buhuuts wa al-’Ilmiyyah wa al-Iftaa’ menyatakan bahwa : ”Menghisab rokok hukumnya haram. Orang yang terlanjur menghisap rokok, ketika hendak masuk ke dalam masjid wajib membersihkan mulutnya untuk menghilangkan bau dari mulutnya. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah dlarar sekaligus gangguan bau rokok bagi orang-orang yang sholat. Akan tetapi, menghisap rokok tidaklah membatalkan wudhu.” Lajnah al-Daaimah li al-Buhuuts wa al-’Ilmiyyah wa al-Iftaa’, menghisap rokok hukumnya adalah haram (Lajnah al- Ilmiyyah wa al-Iftaa’:282).

Dalam Haasyiyyah al-Bajiiramiy disebutkan, ”Jika penguasa memerintahkan perkara-perkara mubah yang di dalamnya terdapat kemashlahatan bagi orang banyak, semacam menghisap rokok, maka, rakyat wajib mentaatinya (’Ala al-Khaathib : 475). Sementara di dalam Fatawa al-Azhar, ’Abdurrahman Qaraa’ah menyatakan, ”Menghisap rokok tidak pernah terjadi di masa Nabi Saw, Khulafaaur Rasyidin, Shahabat, maupun Tabi’in. Menghisap rokok terjadi pada masa-masa belakangan setelah itu. Para ulama berpendapat bahwa dalam masalah ini, ada sebagian yang mengharamkan, sebagian memakruhkan, dan sebagian lagi memubahkan. Saya (’Abdurrahman Qara’ah) menguatkan pendapat yang memakruhkannya (al-Azhar : 499).

Hasanain Mohammad Makhluf, dalam Fatawa al-Azhar, menyatakan, ”Kami menyatakan; ketahuilah, sesungguhnya hukum menghisap rokok adalah hukum ijtihadiy. Pendapat para ahli fikih (fuqaha’) dalam masalah ini tidaklah seragam. Yang benar menurut kami adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Radd al-Muhtaar; bahwa hukum menghisap rokok adalah mubah. Orang-orang yang bersandar kepada imam empat madzhab telah memfatwakan kebolehannya; seperti penuturan dari al-’Allamah al-Ajhuuriy al-Maalikiy di dalam tulisannya (al-Azhar : 247).

Pajak Rokok Sebagai  Devisa Negara

            Setiap warga negara yang mempunyai bisnis/perusahaan terutama rokok, akan dikenai pajak yang bersifat umum untuk memenuhi kebijakan di dalamnya. Di mana dari tahun ke tahun yang sering kita amati melalui berita cetak, televisi, internet dlsb diseburkan bahwa devisa pemasukan rokok sangat meningkat. Sebagaimana yang penulis kutip dari laman tirto.id pada tanggal 10 oktober 2017 sebagai berikut:

Suka tidak suka, sektor industri rokok menopang bisnis konglomerasi di Indonesia dan menempatkan pemiliknya sebagai daftar orang terkaya. Rokok juga menjadi salah satu sumber utama pemasukan kas negara melalui cukai yang setiap tahun mencapai triliunan rupiah. Selama 10 tahun terakhir, penerimaan negara dari cukai semakin meningkat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan tren positif ini sejak 2007 dengan total penerimaan dari cukai sebesar Rp44,68 triliun dan terus bertambah hingga Rp145,53 triliun pada 2016. Proporsi penerimaan cukai terhadap total penerimaan negara sebesar 6,31 persen pada 2007. Porsi ini meningkat menjadi 7,10 persen pada 2012 dengan total penerimaan cukai sebesar Rp95,03 triliun. Pada 2015, proporsinya sebesar 9,59 persen dari total penerimaan negara sebesar Rp144,64 triliun. Pada 2016, realisasi penerimaan negara dari cukai sebesar Rp143,53 triliun, atau menurun sekitar 0,76 persen dibanding tahun sebelumnya, yang dipengaruhi oleh penurunan produksi industri rokok.

“Tahun lalu, produksi rokok sebanyak 342 miliar batang atau turun sekitar 1,67 persen dibanding produksi tahun 2015. Rata-rata proporsi penerimaan cukai tembakau terhadap cukai negara mencapai 95 persen. Pada 2007, penerimaan negara dari cukai tembakau sebesar Rp43,54 triliun atau setara 97,45 persen terhadap total penerimaan cukai. Pada 2016, penerimaan negara dari cukai tembakau sebesar Rp137,94 triliun. Nilai ini setara 96,11 persen dari total penerimaan cukai dan 8,87 persen dari penerimaan negara. Meningkatnya proporsi penerimaan cukai tembakau terhadap penerimaan negara menjadi tanda besarnya peran industri rokok bagi perekonomian. Tingginya kontribusi industri rokok bagi perekonomian tak lepas dari besarnya jumlah perokok di Indonesia. Dari data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), prevalensi merokok di Indonesia sangat tinggi, khususnya pada laki-laki. Pada 2013, prevalensi perokok laki-laki tercatat 66 persen atau lebih tinggi 9 kali bila dibandingkan perokok perempuan (sekitar 6,7 persen). Selain itu, kecenderungan merokok terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 1995 ada 27 persen dari total 197 juta penduduk Indonesia yang merokok. Angka ini meningkat menjadi 36,3 persen dari total 252 juta populasi Indonesia pada 2013. Ironisnya, berdasarkan rilis Kementerian Kesehatan, beban pemerintah akibat rokok dan tembakau lebih tinggi ketimbang besaran kontribusi cukai tembakau terhadap penerimaan negara. Kerugian ekonomi secara makro akibat penggunaan tembakau dinilai Kemenkes menunjukkan tren meningkat. Pada 2010, kerugian ekonomi ini sebesar Rp245,41 triliun atau 4 kali penerimaan negara dari cukai tembakau. Ia meningkat menjadi Rp378,75 triliun pada 2013 atau 3 kali dari penerimaan negara.”

“Data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menunjukkan jumlah perokok dari kalangan keluarga miskin meningkat dari 30 persen menjadi 43 persen selama enam sampai tujuh tahun terakhi. Rokok menjadi pengeluaran terbesar kedua kelompok hampir miskin dan miskin di Indonesia. Di daerah perkotaan, pengeluaran rokok mencapai 11,79 persen. Sementara di pedesaan, angkanya 11,53 persen. Baca Juga: Mereka Makin Miskin karena Rokok Peningkatan konsumsi rokok juga dinilai berdampak terhadap beban penyakit akibat rokok dan angka kematian akibat rokok. Setidaknya 16 persen dari seluruh penyakit yang tidak dapat dikomunikasikan, atau noncommunicable diseases, merupakan sumbangan dari tembakau. Salah satu laporan WHO menyatakan pada 2030 angka kematian perokok di dunia ditaksir mencapai 8 juta jiwa dan sebagian besar di antaranya dari negara berpendapatan rendah hingga menengah. Menurut riset-riset ini, pengeluaran merokok sama signifikannya, atau bahkan melebihi, dengan pengeluaran untuk makan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Kasus di Indonesia, mengingat industri rokok sudah terlampau besar, sulit bahkan pelik untuk membicarakan soal “penyelesaian masalah akibat merokok.” Pemerintah Indonesia mengambil langkah setiap tahun terus menaikkan tarif cukai tembakau, yang ujungnya bikin harga rokok naik. Namun, dengan skema ini, harga rokok yang naik sudah pasti berpengaruh pada pabrikan. Jika pabrikan bermasalah, otomatis petani dan buruh terkena dampak paling besar (Gerintya).”

Jika peningkatan devisa untuk negara lebih diutamakan, maka ketika rokok dilarang tentu akan menimbulkan banyak kerugian bagi negara, terutama pemasukan yang akan berhenti secara drastis. Oleh karena itu kemajuan negara ke depan akan pula ditentukan oleh bagaimana kita menyikapi polemik ini.

            Pada dasarnya, sesuatu yang terkena atau tercampur benda yang diharamkan akan memberikan dampat yang tidak sederhana, yakni akan haram pula segenap hal-hal yang berkaitan dengannya. Dalam hal ini, ketika rokok diharamkan,  devisa negara yang diperoleh dari rokok tentu akan ikut terkena imbasnya. Bukan tidak mungkin, negara akan kehilangan peluang besar untuk mengontrol laju sistem keuangannya. Dengan demikian, dari berbagai pertimbangan di atas, kita bisa mengambil fatwa yang menyatakan bahwa rokok adalah merupakan sebagian hal-hal yang dimakruhkan. Selain untuk menjaga peluang devisa negara, hal ini dapat kita gunakan sebagai penegas bahwa devisa negara dari pajak rokok yang digunakan untuk pembangunan negara hukumnya tidak haram.

Yaskur Khamim Saputra

Mahasiswa UIN Sunan kalijaga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: