Pentingnya Pencatatan Perkawinan

Di Indonesia mempunyai peraturan yang mengharuskan adanya pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pegawai yang diatur oleh pemerintah. Peraturan tersebut tercantum dalam pasal 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “Tiap tiap perkawinam dicatat menurut peraturan perundang undangan yaang berlaku”. Dan dijelaskan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berbunyi “ Pencatatan Perkawinan dari mereka yanh melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Undang-Undang tersebut menerangkan bahwa orang yang beragama Islam harus mencatatkan perkawinannya di pegawai pencatat (pengurus KUA). Sedangkan orang yang beragama Islam akan dicatatkan perkawinnya oleh pegawai pencatat perkawinan di kantor catatan sipil. Tidak ada pengecualian tentang pencatatan perkawinannya. Hal tersebut wajib dilakukan, akan tetatpi ada kejanggalan dalam keharusan pencatatan perkawinan. Walaupun sudah diharuskan untuk mencatatkan, masih banyak yang melakukan pernikahan bawah tangan atau sering disebut nikah siri.

Nikah siri sering dipahami oleh masyarakat dengan nikah yang sah secara agama, tetapi tidak secara Megara. Dengan kata lain perkawinannya tidak dicatatkan secara sah di pegawa pencatat perkawinan, padahal pencatatan perkawinan sangatlah penting dan dapat melindungi hak-hak perempuan dan anak. Dengan adanya pencatatan perkawinan, ada kejelasan atas hak-hak istri dan anak. Seorang perempuan juga terlindungi atas adanya pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan dapat dijadikan sebuah bukti atas perkawinan yang sah. Dalam hal ini, perempuan mendapat manfaat dalam pencatatan perkawinan. Andaikan ada sebuah kasus laki-laki ingin menikahi seorang wanita, si perempuan dapat mengecek status sebenarnya laki-laki tersebut sudah menikah atau belum.

Adapun manfaat lain pencatatan perkawinan, jika terjadi perceraian hak-hak yang harus didapatkan oleh istri dan anak dapat dilindungi. Karena, dampak pencatatan perkawinan jika terjadinya perceraian, maka harus mengikuti prosedur pemerintah yaitu lewat muka persidangan. Dan di persidangan tersebut akan membagi hak suami, istri dan anak secara adil. Hak kesemuanya akan dilindungi dalam putusan hakim, jika ada yang tidak dipenuhi, boleh dituntut ke pengadilan.

Bandingkan dengan pernikahan yang tidak dicatatkan. Apabila ada pereceraian apakah ada pihak yang menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban pihak yang bersangkutan. Pengadilan tidak akan menerima laporan cerai, karena tidak dicatatkan dan itu merupakan bukti tertulis untuk pengadilan dalam menerima perkara, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, orang yang tidak terpenuhi kewajibannya ini tidak dapat melapor ke pengadilan.

Berbagai faktor  yang membuat orang enggan mencatatkan perkawinannya. Salah satunya ialah prosedur persidangan. Penulis menemukan suatu kasus dimana ada pasangan suami istri yang awalnya mereka nikah dibawah tangan terlebih dahulu. Alasannya karena si calon suami masih dibawah umur masih dibawah umur, sedangkan si istri sudah cukup usia menikah. Dengan alasan calon suami masih dibawah umur, maka perlulah meminta dispensasi pernikahan. Kasus ini masih menggunakan Undang-Undang yang mana menjelaskan bahwa usia menikah itu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 bagi perempuan. Karena kedua calon ini enggan mengikuti proses persidangan dispensasi nikah, lalu mereka tetap melangsungkan pernikahan. Namun mereka menikah dibawah tangan sebagai solusinya. Karena ditakutkan terjadinya kemudaratan bagi keduanya. Baru setelah kedua calon mempelai cukup umur menurut undang-undang, mereka menikah kembali secara sah menurut negara kemudian mencatatkan perkawinannya.

Menurut kasus diatas, sebenarnya manfaat mencatatkan perkawinan sangatlah penting. Jika dilihat dari kasus diatas sebenarnya mereka melangsungkan pernikahan dua kali, yakni pertama, nikah dibawah tangan yang mana menurut agama itu sudah sah sebagai solusi karena belum mencapai batas usia menikah menurut negara. Kedua menikah kembali yang mana pernikahan itu sah menurut negara ketika sudah mencapai batas usia menikah. Sebenarnya mereka dapat menikah sekali dengan catatan mereka menikah dengan adanya dispensasi nikah. Namun dikarenakan image masyarakat terhadap pengadilan yang mana di pengadilan nanti pasti dipersulit. Selain itu prosesnya pun pasti lama. Maka mereka memilih untuk melangsungkan pernikahan dibawah tangan.

Banyak manfaat pencatatan perkawinan, tetapi kenapa masih banyak orang yang melakukan nikah bawah tangan. Kesadaranlah yang menjadi faktor utama dalam hal ini. Jika masyarakat sadar akan manfaat pencatatan perkawinan, mungkin semua orang akan mencatatkan perkawinannya.

Bukan hanya kesadaran masyarakat saja yang menjadi faktor utama. Peran pemerintah juga diharapkan ikut andil dalam penegasan ini. Sejauh ini, sepengetahuan penulis tidak ada sanksi formil yang diberikan kepada orang yang melakukan nikah bawah tangan. Hanya dampak yang dirasakan pelaku nikah bawah tangan saja. Dengan adanya aturan yang tegas dan sanksi yang diberlakukan, semua orang akan mencatatkan perkawinannya di petugas pencatat perkawinan.

Amalina Farikha

Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: