Pekerja Sosial dan Pandemi Covid 19

Tahun 2020 menjadi sejarah penting bangsa Indonesia menghadapi wabah virus berbahaya. Mengutip beberapa sumber media elektronik menjelaskan virus corona muncul ditengarai kedatangan tentara illegal dari Amerika menuju Laboratorium Filologi di Wuhan, China. Sedangkan sumber lain mengatakan bahwa virus corona muncul dari aksi penelitian di pusat laboratorium hewan Wuhan, China. Selain itu, mendukung pernyataan dibumbui aroma tidak sedap Pasar Eksotis Hewan di Wuhan. Sekarang sedang terjadi pertumpahan tuding-menuding tidak jelas antar negara barat (Amerika, Inggris, Perancis, Italia, Spanyol dll) dan timur (China, Korea, Jepang, Malaysia dll). Informasi masih simpang siur kebenaran mengakibatkan penanganan virus corona masih sangat lamban terutama di Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah menjadikan wabah covid 19 sebagai bencana non-alam nasional sejak tanggal 13 April 2020 sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020. Adapun bunyi poin pertama dalam Keppres adalah “Menyatakan bencana non alam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional. Poin kedua adalah bahwa penanggulangan bencana nasional yang dimaksud dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Poin ketiga adalah Perintah kepada Gubernur, Bupate dan Walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat. Untuk poin terakhir atau keempat adalah bahwa Keputusan Presiden mulai berlaku hari Senin tanggal 13 April 2020.

Sesuai Keputusan Presiden diatas, Nampak peluang posisi pekerja sosial mengambil peran sebagai upaya penanggulangan bencana nasional (COVID-19). Merujuk pada poin kedua telah diterangkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan sesuai keputusan presiden yang sebelumnya melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Posisi Pekerja Sosial berada dibawah garis structural Kementerian Sosial Republik Indonesia menjadi strategis. Maka lebih baik kesempatan ini sebagai langkah nyata praktik Pekerja Sosial ditampilkan untuk publik. Bahwa kemudian akan ada bias tupoksi bidang garapan dengan lembaga lain bukan karena saling dilema, namun menunjukkan sikap sinergi antar lembaga/kementerian sesuai nilai-nilai zona integritas. Mewujudkan Indonesia sebagai negara besar sudah dicontohkan nenek moyang terdahulu, supaya kita bisa belajar sejarah dengan baik dan khidmat agar saling bahu membahu membangun negeri.

Pekerja Sosial memiliki peranan strategis menciptakan hubungan keterkaitan antara masalah, kebutuhan dan peranan sosial lingkup individu, keluarga, komunitas dan masyarakat. Apabila salah satu anggota tidak mampu mencukupi hal-hal diatas, maka bisa dipastikan akan sulit mencapai keberfungsian sosial. Memang posisi pekerja sosial menjadi katalis objek pendampingan selama ini praktik, namun tanpa mengesampingkan proyek internal maka kekacauan di tengah pandemic akan semakin parah dan tidak berujung.

Beragam masalah sosial hadir ditengah-tengah kehangatan masyarakat yang bergumul di tempat tinggal masing-masing (baca : Work From Home). Situasi ini jika tidak dianulir reaksi atas wabah penyakit akan menimbulkan semakin meluasnya penderita. Tentu, dampak yang terjadi akan semakin buruk dilihat oleh kacamata sosial. Seorang individu yang terlahir sebagai agen pewaris budaya mengalami kemandegan mengusung corak khas tertentu, hal ini dikarenakan unconfirmed  verbal dan non-verbal. Sekali lagi, manusia menjalani masa pandemi terasa sulit dibatasi komunikasi yang efektif. Maka sering kali mereka menciptakan masalah baru ketika tidak mampu mengekspresikan pesan kepada orang lain.

Ketergantungan masyarakat sangat besar terhadap kebutuhan hidup utama di tengah pandemi. Makan dan minum adalah satu-satunya kebutuhan esensial manusia selama hidup. Berlangsungnya masa pandemi memunculkan fenomena munculnya masyarakat miskin baru. Pengharapan hidup sesuai kadar orang miskin dihindari agar tidak terjerumus ke lembah kemiskinan absolut. Mereka diluar sana yang idealnya makan nasi tiga kali sehari, karena kondisi pandemic saat ini makan hanya sekali sehari. Faktor pendapatan ekonomi menurun mempunyai dampak vertical dari atas ke bawah dari orang tua menjadi pengangguran hingga anak tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar termasuk makan dan minum.

Selanjutnya, peran sosial masyarakat mempunyai peluang untuk menggerakan solidaritas kolektif. Melalui keppres diatas, setiap daerah akan membuat gugus percepatan penanganan COVID-19, bahwa masyarakat disetiap desa hingga lingkup terkecil level keluarga mempunyai peran penting menanggulangi penyebaran wabah virus ini. Bagi anak-anak sebagai tanggung jawab yang bisa dilakukan menaati perintah orang tua yang disampaikan agar selalu mengedepankan tetap dirumah. Sedangkan orang tua selalu memberikan pengawasan daripada aktivitas anak, tanpa lalai memberikan nasehat edukasi pola hidup sehat sejak dini. Melalui aktivitas rajin mencuci tangan pakai sabun, tidak menyentuh bagian muka sebelum tangan bersih, memakai masker setiap beraktifitas diluar dan didalam rumah hingga pembatasan jarak sosial dan fisik di lingkungan keluarga.

Pesan ini bisa efektif berjalan di tengah pandemi jika baiknya pekerja sosial dilibatkan sebagai agen kurator penanggulangan virus corona. Mengutip Suharto (2005), bahwa setting pekerja sosial memiliki 3 setting adalah Level Mikro, Level Mezzo dan Level Makro. Pada level mikro sebagai agen kawasan individu/keluarga, level mezzo sebagai agen yang beroperasi pada kawasan komunitas serta level makro sebagai agen yang menangani klien pada tingkatan masyarakat luas. Utamanya pekerja sosial mempunyai peranan edukasional di masa wabah genting saat ini. Mereka (Pekerja Sosial) bisa terlibat dalam menstimulasi dan mendukung proses-proses masyarakat, maka peranan edukasional menuntut pekerja lebih aktif dalam setting agenda diatas.

Adapun peranan seorang pekerja sosial masyarakat adalah pertama, menumbuhkan kesadaran dimulai dengan menghubungkan pribadi dengan politik atau individu dengan structural. Melihat situasi hari ini, banyak masyarakat mulai mengalami gelombang PHK (Putus Hubungan Kerja) membawa dampak buruk atas keberlangsungan hidup dirinya dan keluarganya. Pekerja Sosial memiliki tanggung jawab besar mengelola masalah yang dihadapi setiap individu ter-PHK. Melalui saluran sumber-sumber yang diciptakan Pemerintah Pusat bisa diakses mudah melalui beragam layanan jaminan sosial seperti Kartu Pra-Kerja. Program ini sebagai jurus manjur antri nganggur bagi para pencari kerja pasca gelombang PHK besar saat wabah pandemi. Para pencari kerja diberikan pelatihan gratis dengan kualitas terbaik melalui Balai Latihan Kerja, Training vokasi kementerian, pelatihan di BUMN dan juga pemberian insentif honor selama dan setelah pelatihan (6 bulan sampai dengan mendapatkan pekerjaan).

Masa sulit pandemic saat ini penting bagi pekerja sosial memberikan informasi atau meningkatkan pengetahuan masyarakat korban PHK, bahwa program pemerintah memiliki beberapa fungsi diantaranya pemberian skill/keterampilan melalui pembekalan kompetensi kerja bagi pengangguran, peningkatan skill/keterampilan atas kompetensi kerja bagi pekerja (khusus PHK), serta pengetahuan reskilling/alih kompetensi kerja bagi pekerja terdampak PHK (Rustanto: 2015). Disisi lain, darurat bencana nasional akibat COVID-19 berdampak tidak hanya kepada masyarakat umum dan pekerja informal seperti buruh, ojek online, nelayan, penyandang disabilitas, anak-anak, tuna sosial, korban bencana lainnya. Mereka sangat membutuhkan perlindungan sosial berupa pemenuhan kebutuhan dasar pangan, air bersih dan jaminan kesehatan. Lebih luas lagi jangkauan pemerintah berupaya memelihara kesejahteraan sosial melalui refocusing dan realokasi anggaran program. Maka kebijakan sosial seperti ini seharusnya didengar oleh penerima manfaat yang sedang mengalami ancaman kesejahteraan sosial.

Jelas bahwa Pekerja Sosial memiliki peran strategis ditengah pandemic yang melanda negeri kita sekarang ini. Pekerja sebagai agen kurator memberikan informasi penting kepada klien/Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta meningkatkan keterampilan para klien mengakses jaminan sosial dan beberapa sumber layanan sosial yang menjadi hak warga negara. Bahkan beragam upaya yang ditempuh pemerintah sebagai pembuat kebijakan (Policy Maker) akan menjadi sesuatu mubazir karena sifatnya, maka perlu solidaritas kolektif antar lembaga/ kementerian/ pemerintah daerah atau kota bersatu menanggulangi dampak sosial bencana nasional COVID-19, salah satunya pentingnya aktualisasi Undang-Undang Pekerja Sosial Nomor 14 tahun 2019 di Indonesia.

Salam Pekerja Sosial…

Ahmad Kharis

Alumni S2 Universitas Gajah Mada, Dosen Muda IAIN Salatiga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: