Nikah Online; Antara Fikih, KHI dan UUD Perkawinan

Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi semakin canggih dan mampu membuka jendela dunia. Dengan perkembagan teknologi  yang sedemikian rupa, tak ayal memiliki dampak dalam persoalan-persoalan  fikih. Hal ini menjadi tantangan bagi msayarakat agar bisa menjawab persoalan-persoalan yang terjadi,

Salah satu persoalan perkembagan teknologi adalah dengan maraknya praktik pernikahan online. Praktik nikah online ini selalu menjadi tanda tanya atau diragukan  masyarakat terkait sah atau tidaknya pernikahan tersebut. Pernikahan online yang mana akad tidak dilakukan di tempat, dalam persoalan ini salah satu pelaku akad tidak saling bertemu di satu tempat. Jadi pernikahan online merupakan pernikahan via telepon yang dilakukan oleh sebagian orang yang memungkinkan untuk melaksanakan pernikahan, dan yang berada dalam keadaan jarak jauh, dimana sebagian dari syarat dan rukun dalam pernikahan yang tidak biasa dan berbeda dilaksanakan sesuai hukum yang ada.

Para ulama sepakat pernikahan dianggap sah secara syariat jika syarat dan rukun- rukunnya terpenuhi. Menurut Jumhur, rukun nikah ada empat yaitu ijab kabul atau sigat, ada calon istri, calon suami, dan wali, menurut hukum positif, Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak membahas adanya rukun perkawinan. UU Perkawinan lebih menekankan pada hal-hal yang menyangkut syarat materil dan formil perkawinan seperti persetujuan kedua belah pihak dan batasan umur mempelai sebagaimana yang termaktub dalam Bab II pasal 6 dan 7. Meski demikian, UU perkawinan menganggap sahnya perkawinanan tetap dikembalikan kepada aturan agama yaitu Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaaannya itu, perkawinan juga harus dicatatkan di kantor Urusan Agama atau di Catatan Sipil.

Para ulama mazhab Hanafi akad dalam pernikahan adalah menyangkut kesinambungan waktu (zaman) diantara ijab dan qabul, bukan menyangkut kesatuan tempat . Selanjutnya,  Ulama mazhab Syafi’iyah, menginterprestasikan salah satu syarat penting dalam suatu  akad pernikahan adalah adanya kesinambungan (Muttaşhil) antara ijab dan  qabul.Oleh karena itu, dalam madzhab yang memegang teguh pada Imam Syafi’I ini, pengucapan ijab dan kabul dalam satu tempat (makan) dan kurun  waktu (zaman) yang sama adalah suatu keharusan.

Akad seperti ijab dan qabul tidak dibahas dalam undang-undang perkawinan. Jika masalah syarat tidak dijelaskan dalam UU Perkawinan, maka dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) semua syarat pernikahan dijelaskan secara terperinci menyerupai sistematika pembahasan kitab-kitab fikih klasik. Masalah ijab dan kabul diatur secara keseluruhan dalam tiga pasal yaitu pasal 27, 28, dan 29.Pada pasal 27, KHI dengan tegas mengikuti pendapat jumhur ulama fikih dengan menjelaskan bahwa: Ijab dan Kabul antara wali calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Selanjutnya, masalah saksi HKI berpegang teguh kepada syafi’yyah yang menyaratkan bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan. Oleh karena itu, jika akad nikah dilakukan via telepon, maka saksi wajib melihat langsung kedua belah pihak mengucapkan ijab dan kabul.

Pada kasus pernikahan via telepon, pembuktian keabsahan akad nikah telah menggunakan fasilitas elektronik. Meski masalah tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dalam UU Perkawinan dan KHI, namun adanya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan solusi hukum bagi perkara sengketa yang mungkin saja terjadi dalam pernikahan via telepon.

Mengingat persoalan nikah online ini bukan persoalan pada masa silam melainkan persoalan baru kerena perkembagan zaman dan teknologi yang modernisasi para ulama berbeda pendapat atau ikhtilaf dalam mengkaji hukum nikah online ada yang mengatakan nikah online tidak sah dan ada yang mengatakan sah. Pandangan yang menganggap nikah online sah adalah yangmengikuti pandangan Imam Hanafiyah sedangkan pandangan yang menganggap nikah online tidak sah adalah yang merujuk pandangan Imam Syafi’I yang mana harus melakukan akad dalam satu tempat atau satu majelis.

Dari beberapa uraian di atas, sah atau tidaknya pernikahan via online terletak padah syarat dan rukun nikah terutama bagian ijab qabul dan kehadiran para saksi. Dan untuk melakukan nikah via online juga  harus dilakukan dalam keadaan realtime atau langsung atau juga sering disebut dengan video call, jaringan yang digunakan harus lancar agar pada saat ijab qabul bisa didengar dengar sangat jelas, terdapat saksi di dua tempat.

Pernikahan via online menjadi sangat rentan karena perkembagan zaman dan teknologi bisa saja seorang memanipulasi suara dan wajah untk melakukan nikah via online. Maka dari itu akan bisa sangat rantan terjadinya penipuan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Awit Sriyatun Husnah

Mahasiswa yang hobi traveling

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: