Menuju Ibu Kota Baru; Sudah Sesuaikah Dengan Maqashid Syari’ah?

Sebagai khalifah di muka bumi, manusia berperan penting dalam pengelolaan alam. Jika sepintas dikaitkan kepada hukum lingkungan hidup, maka kita akan mengenal penganut faham moralis ekologis, yaitu orang-orang yang beranggapan bahwa manusia termasuk bagian dari alam itu sendiri. Tugas manusi adalah mengelola, menjaga, dan merawat alam secara bersama-sama. Dengan kredibelitas manusia dan ilmu pengetahuannya yang otoritatif, orientasi pengelolaan alam sepenuhnya ditujukan untuk kemaslahatan manusia secara keseluruhan.

          Mendiskusikan upaya pemerintah dalam keputusan pemindahan ibu kota negara menarik untuk diangkat. Jika hal ini berkaitan dengan kemaslahatan manusia secara umum, dan bagi warga negara Indonesia secara khusus, maka pertanyaanya melalui kacamata kajian keislaman, sudah sesuaikah keputusan pemerintah tentang pemindahan ibu kota dengan konsep maqashid syari’ah?.

Maqasid Syariah; Sebuah Pengenalan Singkat

          Maqasid syariah merupakan gagasan filosofis dalam hukum Ilsam yang berintikan kepada konsep jalb al-masahalih wa daf’u al-mafasid. Konsep ini menegaskan bahwa kebijakan yang diambil oleh manusia idealnya adalah tentang segenap upaya untuk mewujudkan berbagai macam kemaslahatan sekaligus menghindari berbagai rupa keburukan/kerusakan. Dengan kata lain, manusia diperkenankan untuk melakukan apa saja dengan catatan hal tersebut dapat memberikan kemanfaatan bagi kehidupannya, dan bukan sebaliknya. Di sini, ragaman kemaslahatan (al-mashalih) menjadi kata kunci.

          Imam As-Syathibi membagi kemaslahatan ke dalam tiga tipologi eksistensial:

  1. Ad-Dharuriyyat (Kemaslahatan Primer), yaitu segala sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan kemaslahatan manusia secara utuh dan menyeluruh. Kemaslahatan primer dideskripsikan dengan lima macam bagian untuk memenuhi menjaga hal-hal fundamental dalam kehidupan manusia: menjaga agama (hifdz al-din), menjaga jiwa (hifdz an-nafs), menjaga akal (hifdz al-aql), menjaga keturunan (hifdz an-nasl), dan menjaga harta (hifdz al-mal). Kelima hal tersebut dapat diaktualisasikan melalui dua cara sekaligus, yaitu, pertama, dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melestarikan keberadaannya; kedua, dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan kehancuran atau ketiadaannya.
  2. Al-Hajiyat (Kemaslahatan Sekunder), sesuatu yang sebaiknya ada agar ketika manusia berupaya untuk merealisasikan kemaslahatan primer di atas dapat terhindar dari berbagai macam sandungan. Pada dasarnya, jika kemaslahatan  sekudner ini tidak direalisasikan, memang tidak akan mengeliminasi kelima konsep kemaslahatan primer di atas, namun harus disadari bahwa ketiadaan kemaslahatan sekunder dapat mengakibatkan praktik kemaslahatan primer menjadi tidak benar-benar sempurna.
  3. At-Tahsiniyat (Kemaslahatan Tersier), yaitu sesuatu keberadaannya tidak lebih untuk menyempurnakan kemslahatan sekunder. Pada dasarnya, jika kemaslahatan tersier ini tidak direalisasikan, ia tidak akan mengancam upaya-upaya yang diambil untuk memenuhi kemaslahatan sekunder. Dengan demikian, ketiadaan kemaslahatan tersier ini tidak akan menciderai segal hal yang berkaitan dengan kemaslahatan primer. Oleh sebab itu, kemaslahatan tersier hanya merupakan komplementer untuk kemaslahatan sekunder. Pun begitu, kemaslahatan sekunder merupakan komplementer bagi kemaslahatan primer.

Pemindahan Ibu Kota; Potret Maqashid Syari’ah

Jika kita kita amati, setidaknya ada dua alasan besar pemerintah dalam pemindahan ibu kota lama menuju ibu kota baru, yaitu:

Pertama, ditinjau dari karakteristik wilayah. Pulau Kalimantan memiliki luas sekitar 743.330 km² dan dengan jumlah penduduk yang masih sedikit, sekitar 18,59 juta jiwa. Kemudian, jika dipotret pada peta Lingkar Api Pasifik (Ring of Fire), Kalimantan bisa dibilang satu-satunya pulau besar di Indonesia yang cukup aman dari ancaman gempa bumi, tsunami, banjir, dan bencana alam lainnya.

Kedua, dari segi pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat. Pembangunan nasional dimaksudkan agar pembangunan dapat dilaksanakan secara merata di seluruh tanah air serta tidak hanya diperuntukkan bagi wilayah tertentu. Hal ini sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta demi memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup secara merata.

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan gagasan maqasid syariah melalui lima ragam kebutuhan manusia dalam kemaslahatan primer di atas, kita dapat memetakan deskripsi menuju ibu kota baru sebagai berikut:

  1. Menjaga agama (hifdz ad-din). Dengan pemindahan ibu kota lama menuju wilayah yang lebih aman, warga negara Indonesia dapat dengan nyaman melakukan ibadah menurut kepercayaannya masing-masing, khususnya bagi umat Islam itu sendiri. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan agar negara Indoneisa mampu menjaga keberlangsungan kehidupan keagamaan warga negaranya yang plural.
  2. Menjaga jiwa (hifdz an-nafs). Hal ini terwujud dari kebijakan pemindahan tempat kerja dari yang rawan bencana alam ke wilayah yang relatif aman dari bencana, seperti gempa bumi dan tsunami.
  3. Menjaga keturunan (hifdz an-nasl). Hal ini terwujud dari kebijakan dan  upaya pemerintah dalam menjamin kesejahteraan hidup rakyatnya. Dengan pembangunan nasional, fasilitas-fasilitas publik yang baru dan ramah lingkungan dapat digunakan oleh semua pihak untuk  keberlanjutan antar generasi.
  4. Menjaga akal (hifdz al-‘aql). Dengan  membangun asilitas-fasilitas publik yang baru dan ramah lingkungan, misalnya penyebaran pendidikan dan sekaligus pembangunan embaga pendidikan yang ideal akan menyebabkan manusia bisa menggunakan daya pikirnya agar dapat ikut mengabdi dan memberikan yang terbaik untuk negeri.
  5. Menjaga harta (hifdz al-mal). Hal ini dapat dilihat dari alasan pemerintah untuk memindahkan ibu kota baru yaitu untuk pembangunan nasional. Secara konteks, pembangunan nasional akan berefek kepada  investasi di sektor riil. Sehingga akan menambah pendapatan negara dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

           Agar tujuan-tujuan kemaslahatan humanis dan ekologis sekaligus di atas dapat terealisasi di Indonesia, perlu ada upaya-upaya pengambilan kebijakan oleh pemerintah sebagai pihak yang mengelola negara. Tentu pemerintah juga harus bersikap kooperatif terhadap segenap kalangan agar kebijakan-kebijakan tentang pemindahan ibu kota yang dibuat dapat dijalankan dengan baik dan tertib.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: