Menu Tutup

Meningkatnya Kemiskinan di Perkotaan Pada Masa Pandemi Covid-19

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubunngan, antara lain: tingkat pendapatan, pendidikan, akses tehadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dankondisi lingkungan. Kemiskinan tidak hanya sebatas sebagai ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani hidupnya secara bermartabat. Perkembangan kota-kota dipengaruhi oleh proses terjadinya urbanisasi yang dapat dilihat berdasarkan aspek demografi, ekonomi, dan sosial. Perkembangan yang  disebabkan oleh adanya perubahan ekonomi yang dapat dilihat dari adanya pergeseran lapangan pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor non pertanian, seperti perdagangan dan industri.

Covid 19 Baru-baru ini merupakan permasalahan yang amat besar bagi seluruh dunia di karenakan sebuah masalah yang tumbuh, Banyak sekali kesulitan disebabkan adanya Covid 19,seperti ekonomi kita saat ini menjadi salah satu dampak dan mengalami penurunan, pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia padahala tujuanya Indonesia mengapai sebuah kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di karenakan adanya ekonomi yang cukup naik dan apa yang di hasilkan sejajar. Jadi ini menjadi permasalahan di Indonesia karena dimana adanya krisis yang bermula dari nilai penjualan mengalami lonjakan,di karenakan menyebarnya Krisis di masyrakyat . Naiknya perubahani di saaat itu membuat masyarakat menjadi turun terhadap pembelian terhadap barang,terlebih khusus golongan yang biasanya selalu lebih turun,.Berubahnya jumlah uang bisa membuat bertambahnya bunga, adanya kebutuhan jasa menjadi bertambahnya uang yang menyebabkan sebuah penurunan dalam sektor keseluruhan komunikasi yang harmonis serta kondusif.

Tidak dipungkiri banyak sebab akibat dari adanya pandemi Covid 19, terutama dalam aspek perekonomian. Pandemi Covid 19 memberikan dampak yang lebih signifikan di perkotaan sebab peningkatan jumlah penduduk miskin ini terjadi lantaran pandemi menyebabkan banyak kegiatan perekonomian tidak bisa berjalan seperti biasa, sehingga pendapatan masyarakat pun tertekan.

 “Di sana bisa terlihat penduduk miskin perkotaan karena pandemi naik 1,32 persen sementara pedesaan alami kenaikan, tapi hanya separuhnya yakni 0,60 persen,” kata Kepala BPS Suhariyanto, (Kompas,21/4/2021)

Berdasarkan data BPS yang diurai kepala BPS Suhariyanto sebelumnya, dampak pandemi Covid-19 sebenarnya sudah mulai terasa di Indonesia sekalipun kasus terinfeksi belum ditemukan. Hal ini terjadi karena dampaknya bersifat global, kebijakan lockdown di negara-negara yang sudah lebih dahulu terkena wabah telah memberi pengaruh terhadap perdagangan internasional, penarikan dan atau penundaan investasi, tertekannya kegiatan pariwisata, bahkan menyebabkan banyak buruh migran di luar negeri kembali atau diturunkan gajinya yang secara langsung mengurangi pengiriman uang (remittances). Dampak ini semakin besar dan meluas ketika pandemi terjadi dan menyebar dengan cepat. Beberapa kali pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial bahkan melakukan lockdown terhadap beberapa perkantoran, pusat perbelanjaan, dan sejumlah kluster lainnya. Kondisi ini telah menekan sebagian besar kegiatan ekonomi. Pandemi Covid19 memberi dampak pada seluruh lapisan masyarakat terutama kelompok berpendapatan rendah diperkotaan, melalui mekanisme kombinasi guncangan penawaran dan permintaan yang menyebabkan penurunan kegiatan produktif, pengurangan pendapatan, dan akhirnya penekanan pertumbuhan ekonomi.

Penurunan pendapatan terjadi akibat berkurangnya lapangan kerja, hambatan waktu kerja, penurunan upah, dan penurunan produktivitas kerja. Bagi penduduk yang berusaha di sektor industri, perdagangan, dan pertanian, penurunan pendapatan terjadi karena adanya hambatan waktu kerja akibat pembatasan mobilitas maupun hambatan pemasaran produksi, baik domestik maupun ekspor.untuk menekan angka kemiskinan di perkotaan, pemerintah juga melakukan beragam upaya mulai dari kartu prakerja, bantuan langsung tunai untuk masyarakat Jabodetabek, dan pemberian bantuan produktif untuk UMKM.

“Ini semuanya ditujukan untuk mengurangi tekanan yang luar biasa hebat terutama di perkotaan atau di daerah perkotaan dan terutama di kota-kota besar di Jawa maupun di luar Jawa,” jelas Menteri Keuangan,Sri Mulyani Indrawati, (Merdeka,21/4/2021). Meski berhasil ditekan, namun angka kemiskinan tersebut mengalami kenaikan daripada posisi sebelumnya, Di mana angka kemiskinan pada 2019 berhasil ditekan mencapai 9,22 persen atau menjadi terendah sepanjang sejarah.

Untuk mengatasi dampak negatif Covid 19 itu, secara umum pemerintah telah mengeluarkan  kebijakan moneter, makroprudensial, dan fiskal sebagai penentu pemulihan ekonomi nasional dari krisis akibat pandemi. Di samping untuk membangkitkan kembali ekonomi, kebijakan itu juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi.Sepanjang tahun 2020, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 695,2 triliun untuk meredam dampak buruk Covid 19 itu. Sedangkan pada tahun 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran program Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) sebesar Rp 699,43 triliun. Besarannya naik dari rencana alokasi sebelumnya Rp 613,89 triliun (Kompas, 21/4/2021).

Beberapa solusi yang cocok dalam mengantisipasi situasi menghadapi wabah Covid 19 yaitu pertama, relokasi anggaran pada sektor kesehatan, pasokan pangan dan daya beli masyarakat. Pembiayaan dialihkan untuk pengadaan perlengkapan dan alat penanggulangan wabah serta pembiayaan penelitian yang fokus menemukan anti virus. Relokasi anggaran juga diberlakukan untuk menjaga ketersediaan bahan pokok kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami peningkatan akibat kepanikan pasar. Juga pemberian bantuan untuk peningkatan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kedua adalah stimulus pendanaan dalam rangka peningkatan produksi dalam negeri sektor pertanian. Pada kondisi saat ini kebutuhan akan makanan dengan giji dan nutrisi yang baik seperti sayur-sayuran dan buah-buahan mengalami peningkatan permintaan Solusi ketiga adalah relaksasi kredit sebagai stimulus fiskal untuk mendorong produksi pada sektor manufaktur dimana terdapat banyak lapangan pekerjaan. Ini secara langsung memberikan pendapatan bagi pekerja yang terdampak. Keempat adalah dalam memberlakukan kebijakan jangka pendek, tetap harus memperhatikan kebijakan jangka panjang yang bersifat struktural. Pengoptimalan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang memperhatikan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam hal pemberian berupa uang, pelatihan vokasi, dan akses pekerjaan baru selain perlunya melakukan relaksasi bagi kebijakan impor bahan baku kebutuhan industri. 

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: