Marital Rape (Perkosaan dalam Pernikahan)

Arti dari marital rape berasal dari Bahasa Inggris, marital yang berarti berhubungan dengan perkawinan, sedangkan rape berarti pemerkosaan. Marital rape adalah pemerkosaan yang terjadi di dalam sebuah pernikahan. Pemerkosaan disini dijelaskan dalam arti pemaksaan atas kehendak seorang istri dalam memenuhi kebutuhan seksual suami. Marital rape dalam pernikahan termasuk sebuah perbuatan yang terdapat unsur-unsur pemaksaan, ancaman, kekerasan, yang berdampak buruk bagi istri baik dari segi fisik maupun psikis.

Seburuk-buruknya arti “pemerkosaan” dalam pernikahan ternyata banyak masyarakat yang tidak menganggap ini hal serius, terutama terhadap mereka kaum laki-laki. Sebab mereka menganggap istri wajib dan harus melayani suami, termasuk dalam hal seksual tanpa memikirkan persetujuan istri.

Mari kita kembali memahami tujuan dari pernikahan. Pada Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa dasar perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian tersebut dapat di mengerti bahwa rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggota keluarga, adanya sikap saling mencintai atas dasar ikatan lahir batin dan saling menghormati.

Mengapa pemerkosaan dalam pernikahan termasuk dalam suatu bentuk kekerasan? Selama ini orang memahami bahwa kekerasan itu hanya sebatas perbuatan fisik, dan perbuatan yang mengganggu psikis orang tidak termasuk dalam kekerasan. Perlu di pahami bahwa marital rape adalah sebuah kekerasan yang berdampak secara fisik dan psikis. Dampak-dampak yang merugikan korban seharusnya mendapat perlindungan baik dari masyarakat maupun dari aparat penegak hukum.

Gerakan perempuan (feminists) banyak berkontribusi dalam hal menegakkan keadilan hak perempuan. Gerakan feminists berpendapat bahwa marital rape termasuk sebuah kekerasan dalam rumah tangga, maka dari itu mereka meminta kepada pemerintah untuk menegakkan marital rape sebagai sebuah pelanggaran.

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan serta melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dampak marital rape secara psikis dapat menimbulkan kekecewaan yang berkepanjangan, ketakutan, dan trauma untuk berhubungan seksual. Korban biasanya merasa marah, jengkel, bersalah, malu dan terhina. Dampak untuk kedepannya, korban dapat memandang negatif suaminya, hal tersebut timbul karena trauma seks yang korban pendam. Dampak lainnya akan merubah karakter korban secara perlahan, contohnya korban akan merasa tidak percaya diri, menyalahkan diri sendiri terus menerus, dan gangguan reproduksi seperti gangguan siklus haid karena merasa tertekan (stress).

Meskipun suami memiliki hak istimewa dalam hubungan seksual, aktivitas seksual harus dapat dinikmati oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, melayani pasangan secara seksual bukan hanya kewajiban seorang isteri, tetapi kewajiban seorang suami juga. Sehingga seharusnya baik isteri maupun suami harus saling menghargai dalam upaya menjalankan kewajiban sebagai seorang pasangan suami isteri, termasuk dalam hal hubungan seksual.

Dalam pandangan Islam, mengorbankan diri untuk melayani orang lain dianggap sebagai pahala ibadah kepada Allah, dan akan memberikan kehormatan baginya. Memang sulit dibayangkan adanya perkosaan dalam perkawinan, mempertimbangkan sifat hubungan antara suami dan isteri dalam ajaran Islam bahwa suami berkewajiban untuk memperlakukan isterinya dengan baik. Bentuk perlakuan baik suami kepada isteri dalam hal seksual, dapat diterapkan dengan menghormati kebutuhan dan kesediaan isteri dalam melakukan hubungan seksual. Di satu sisi, suami berkewajiban untuk memenuhi hasrat seksual isterinya, dan di sisi lain suami tidak disarankan untuk memaksa isterinya untuk melayani secara seksual jika isteri tidak mau. Akan lebih baik jika seorang suami mengorbankan dirinya (mengalah), daripada memaksa isterinya untuk melayani suami. Seorang suami harus bijak dalam memilih pilihan yang baik terkait dengan masalah tersebut.

Topik marital rape ini sangat kontroversial untuk dibicarakan, apalagi belakangan ini dengan adanya RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) tentang perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.

Tujuan RUU PKS ini adalah untuk melindungi hak-hak korban yang selama ini tidak dipedulikan. Menurut data dari Komnas Perempuan, jumlah kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, pada tahun 2019 meningkat sebesar 6%. Jumlah kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2019 sebesar 431.471, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 406. 178. Jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak terjadi adalah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang mencapai angka 75% (11.105 kasus).

Menurut Komnas Perempuan kebijakan tentang tindak pidana kekerasan seksual tidak memiliki aturan yang komprehensif dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memberi dampak pada keterbatasan korban dalam menegakkan hak keadilannya. Legitimasi yang lemah mengenai kebijakan tentang tindak pidana kekerasan seksual tersebut haruslah segera di evaluasi untuk memberi kekuatan hukum yang jelas bagi korban, sehingga keadilan dapat dicapai. 

Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa marital rape termasuk dalam kekerasan terhadap perempuan (isteri), dan korban berhak untuk melaporkan kepada Komnas Perempuan untuk diberikan perlindungan. Karena memang sulit dipercaya bahwa perkosaan dapat terjadi di dalam pernikahan, perkosaan dalam pernikahan diartikan dengan “pemaksaan” yang itu termasuk sebuah kekerasan. Marak kasus pembunuhan isteri yang dilakukan suami akibat isteri tidak melayani, menjadi perhatian khusus untuk lebih ditegakkan peraturan tindak pidana kekerasan seksual. Pencegahan dan penanganan tindak kekerasan seksual harus ditegakkan oleh pemerintah karena hal itu merupakan kewajiban Negara dalam memenuhi Hak Asasi Manusia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: