Konsep Mahar Dalam Penikahan Perspektif Hukum Islam

            Mahar secara etimologi berasal dari kata al-mahr yang berarti maskawin. Adapun mahar secara terminologi diartikan sebagai suatu pemberian wajib berupa uang atau pun barang dari mempelai pria kepada mempelai wanita ketika dilangsungkan akad nikah. Dan mahar merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah proses pernikahan. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan ringkas menjelaskan bahwa mahar adalah pemberian yang wajib bagi seorang calon mempelai pria kepada mempelai wanita dengan jumlah, bentuk dan jenisnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

            Terdapat beberapa definisi dikemukakan oleh ulama mazhab mengenai mahar, yang pada dasarnya memiliki makna yang sama. Sebagian Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan mahar sebagai sejumlah harta yang menjadi hak istri karena adanya akad perkawinan atau disebabkan terjadinya senggama yang sesungguhnya. Kemudian Ulama Mazhab Syafi’i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan karena disebabkan adanya akad nikah atau senggama. Sedangkan Ulama Mazhab Hanbali mendefinisikan mahar sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak maupun ditentukan oleh hakim. Dalam definisi ini termasuk kewajiban mahar apabila melakukan senggama dengan istri dalam nikah fasid.

            Dan mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan suami terhadap istrinya, sebagimana yang dikemukakan ulama mazhab diatas. Adapun mengenai kewajiban membayar mahar disebabkan oleh dua hal, yaitu adanya akad nikah yang sah dan terjadinya senggama sungguhan (bukan senggama karena zina).

            Dasar hukum mengenai  mahar sudah ditentukan oleh firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’ (4) ayat 4 yang artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan…..”. Hal ini terlihat pula di dalam surat An-Nisa’ ayat 24-25 dan dalam surat Al-Maidah (5) ayat 5. Dalam sebuah hadist diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan kepada sesorang yang ingin menikah: “…beri maharnya, sekalipun sebentuk cincin dari besi…” (HR. al-Bukhori, Muslim, dan Ahmad bin Hanbal).

            Mengenai bentuk dan jumlah mahar, ulama sepakat bahwa nas baik al-Quran maupun Hadist tidak menemukan jumlah mahar yang harus dibayarkan oleh seorang suami terhadap calon istrinya. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surah An-Nisa’ (4) ayat 20 yang artinya: “…..sedang kamu telah  memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun…..” Akan tetapi, ulama sepakat untuk menyatakan bahwa dianjurkan agar mahar itu disederhanakan, karena Rasulullah SAW  pernah bersabda yang artinya: “Nikah yang paling besar berkatnya adalah yang paling sedikit maharnya” (HR. Ahmad bin Hanbal). Dalam hadist lain disebutkan: “Mahar paling baik itu adalah yang sedikit” (HR. Abu Dawud dan al-Hakim).

            Akan tetapi, ulama berbeda pendapat dalam membicarakan mahar yang paling rendah. Seperti Ulama mazhab Maliki mengatakan bahwa mahar paling kecil itu adalah seperempat dinar (senilai 1,125 gram emas). Kemudian Ulama Mazhab Hanafi menyatakan bahwa ukuran minimal mahar tersebut adalah 10 dirham yang menurut mereka senilai dengan satu dinar (4,5 gram emas). Sedangkan ulama Mazhab Syafi’i dan Hanbali menyatakan bahwa tidak ada batas minimal mahar tersebut. Kriteria yang mereka kemukakan adalah setiap yang bernilai harta dan sah apabila diperjualbelikan maka boleh dijadikan mahar.

            Syarat-syarat mahar yang dikemukakan ulama ada tiga, yaitu : 1). Suatu benda yang boleh dimiliki dan halal diperjualbelikan. Oleh karena itu, seperti babi dan minuman keras tidak boleh dijadikan mahar karena keduanya bukanlah harta yang halal bagi umat Islam. 2). Mahar itu jelas jenis dan jumlahnya atau ukuranya. 3). Tidak terdapat unsur tipuan. Dan Ulama Mazhab Hanafi menambahkan syarat keempat, yaitu mahar yang diberikan itu harus dalam nikah yang sah, bukan nikah yang fasid.

            Dan mengenai macam-macam mahar maka ada dua bentuk mahar yang dikemukakan oleh para ahli fikih. Yaitu : 1). Mahar al-musamma, yaitu mahar yang dinyatakan secara jelas dalam akad. Termasuk dalam mahar al-musamma adalah sesuatu yang diberikan suami kepada istrinya sebelum dan sesudah perhelatan perkawinan, seperti pakaian pengantin, sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. 2). Mahar al-misl, adapun dalam menentukan mahar al-misl ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ahli fikih. Ulama Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa al-misl itu adalah sejumlah mahar yang sama nilainya dengan mahar yang diterima oleh wanita yang menikah dari pihak ayahnya (seperti adik/kakak perempuan dan kemenakan perempuan ayah). Oleh karena itu, setiap daerah mempunyai ketentuan mahar yang sudah pasti, maka ukuran yang diambil adalah kebiasaan yang berlaku dalam perkawinan keluarga ayah wanita tersebut. Sedangkan menurut Ulama Mazhab Maliki dan Syafi’i menyatakan bahwa mahar al-misl itu dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku dalam keluarga tersebut ketika melangsungkan perkawinan seorang wanita.

            Dalam pembayaran mahar tersebut, ulama sepakat mengatakan bahwa mahar itu dapat dibayarkan secara tunai ketika akad dan dapat pula ditunda pembayarannya. Akan tetapi, apabila pembayaran mahar ditunda maka disyaratkan waktu penundaanya harus jelas dan tidak terlalu lama. Berkaitan dengan hal ini, menurut jumhur ulama mahar yang ditunda pembayarannya karena suami tidak sanggup memberikannya ketika akad nikah berlangsung wajib diberikan atau dibayarkan oleh suami apabila telah terjadi sanggama walaupun dalam akad nikah yang fasid.  

            Mengenai gugurnya mahar maka ada beberapa hal yang menyebabkan gugurnya mahar, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Ulama Mazhab Hanafi mengatakan bahwa mahar tersebut gugur seluruhnya apabila keadaan-keadaan sebagai berikut : 1). Terjadi perpisahan antara suami istri, selain dengan talak sebelum senggama. 2). Terjadi khuluk sebelum dan sesudah senggama dan ganti ruginya dalah mahar. Dalam keadaan seperti ini mahar itupun gugur seluruhnya. 3). Istri menyerahkan mahar tersebut selurunya kepada suaminya, dengan syarat istri tersebut cakap bertindak hukum.    

            Oleh karena itu, konsep tentang mahar adalah bagian yang esensial dalam pernikahan. Dan tanpa adanya mahar tidak dapat dinyatakan telah melaksanakan suatu pernikahan dengan benar. Maka mahar harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pernikahan.  

Naufal Adi Yuanto

Mahasiswa yang suka membaca buku dan suka ngemil tapi juga suka olahraga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: