Kiai As’ad Said Ali dan Buku Islam, Pancasila dan Kerukunan Berbangsa; Kritik Ushul Fikih NU Terhadap Khilafah HTI

        Indonesia adalah negara yang terdiri dari beragam suku, tradisi dan budaya bahkan juga agama. Fenomena keanekaragaman ini harus senantiasa dijaga eksistensinya. Sebab itu, Pancasila sebagai ideologi negara hadir untuk memberikan kesadaran bahwa perbedaan merupakan keniscayaan. Dengan ditemani UUD 1945, Pancasila berupaya untuk merawat keberlangsungan kehidupan warga negara yang plural.

        Kesadaran terhadap toleransi, pluralitas dan moderatisme adalah modal utama untuk mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera dan makmur. Salah satu cara atau upaya untuk mewujudkan masyarakat yang plural sekaligus dinamis, dalam konteks keindonesiaan, melalui potret kajian keislaman, adalah dengan meramaikan wacana akademik bagaimana agama dengan ilmu-ilmu di dalamnya didialektikakan dengan konsep-konsep berbangsa dan bernegara.

        Mengaca pada persoalan agama di Indonesia sejak orde baru hingga era reformasi, di mana kasus-kasus agama yang muncul ke permukaan, entah dari internal agamanya sendiri maupun konflik antar agama, dapat kita lihat pada peristiwa pembentukan Serikat Islam (SI). Di mana orientasi awal organisasi SI ini hendak menjadikan syariat Islam sebagai dasar negara. Hal  ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi keragaman yang ada di Indonesia pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Kartosuwirjyo selaku pimpinan SI cukup frontal mengampanyekan gagasan-gagasannya tentang syari’at Islam pada masa itu.

Kini, di era pasca reformasi, gagasan tersebut kembali dihadirkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Agenda HTI sebagai organisasi tidak jauh berbeda dengan ideologi yang ditawarkan oleh SI dahulu. Segenap wacana keagamaan yang eksklusif dipasarkan kepada publik. Sistem khilafah yang dibawa oleh HTI diposisikan sebagai doktrin keagamaan dianggap mampu menggantikan Pancasila sebagai ideologi negara. Agenda politik HTI bahkan hingga saat ini masih dikampanyekaan melalui berbagai macam media, mulai dari media online bahkan juga media cetak. Misalnya, melalui like and share di laman-laman sosial media online, juga sebaran tulisan-tulisan singkat yang sering kita jumpai pada saat acara-acara keagamaan dilakukan.

        Akibat kampanye yang terstruktur dan massif  yang dikembangkan oleh kepmpok yang telah dibekukan oleh pemerintah tersebut, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang terpengaruh oleh pemahaman mereka. Sehingga tidak jarang kita jumpai beberapa pihak yang secara frontal ingin mengganti Pancasila dengan khilafah sebagai idelogi negara yang baru. Dalam pemahaman yang ekstrim, gerakan khilafah menandai bahwa mereka yang menolak faham khilafah sama juga telah menolak agama Islam itu sendiri. Tentu hal seperti ini tidak bisa kita biarkan. Mengingat Indonesia adalah negara yang plural.

        Berangkat dari kasus-kasus tersebut, menghadirkan kembali diskusi akademik untuk menjaga eksistensi Pancasila merupakan hal yang abash untuk dilakukan. Pemahaman fikih yang kaku adalah bukti bahwa kita tidak benar-benar menguasai ilmu ushul fikih. Dengan kesadaran ini, ushul fikih dapat digunakan sebagai perspektif baru untuk mendukung eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara yang sudah final.

        Kiai As’ad Said Ali sebagai Mantan Wakil Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan juga mantan Wakil Kepala Badan Intilijen Negara (BIN, dalam bukunya “Islam, Pancasila dan Kerukunan Berbangsa” telah berupaya menjawab persoalan krusial ini dengan baik. Menurut Kiai As’ad, hubungan antara Pancasila dan Islam berada pada ranah negara dengan agama. Dengan megututip pandangan Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa agama dan negara merupakan saudara kembar, agama menjadi dasar pondasi masyarakat, dan negara menjadi penjaganya. Pada titik ini, hubungan Pancasila dan Islam idelanya juga dipahami demikian. Dalam praktiknya, umat Islam sebagai mayoritas harus memiliki kesadaran untuk ikut andil menciptakan susasana sosial-keagamaan yang plural dan dinamis. Sementara Pancasila sebagai ideolog negara menjadi dasar paradigma bersama untuk mewujudkan hal tersebut.

        Munculnya konflik-konflik yang bernuansa keagamaan di tengah masyarakat tidak lepas dari ketakutuhan masyarakat dalam memahami ajaran-ajaran agama Islam yang dengan tegas menyatakan bahwa perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Kehendak untuk mengganti Pancasila dengan khilafah adalah bentuk pemahaman fikih yang konservatif. Padahal kita tahu bahwa fikih tidak akan memiliki pondasi kegamaan yang kuat jika pemahaman terhadap ushul fikihnya tidak ideal.

        Dalam paradigma ushul fikih progresif, hukum harus dapat menjaga kemashlahatan hidup masyarakat berbangsa dan bernegara secara keseluruhan. Maka dari itu, ijtihad kolektif perlu digalakkan. Hal ini bertujuan agar agama tidak dipahami hanya berdasarkan fikih semata. Terlebih untuk menghindari klaim kebenaran secara sepihak.

       Untuk meng-counter pemahaman konservatif HTI yang berupaya membenturkan Pancasila dengan khilafah yang dimasukkan ke dalam permasalah akidah, Kiai As’ad memberikan argumentasi tentang bagaimana keselarasan Islam dan Pancasila sebagai berikut:

Pertama, memposisikan Pancasila diranah hukum, bukan akidah. Karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, letaknya di dalam Islam tidak berada di wilayah/ranah teologis, melainkan yuridis. Jadi, mengkaji Pancasila melalui fikih yang dikuatkan dengan ushul fikih, bukan dengan kacamata teologis.

Kedua, melihat Pancasila sebagai hasil  ijtihad kolektif yang berada dalam rumpun hukum praktis (ahkam ‘amaliyah). Bukan dalam rumpun hukum pasti (ahkam qat’yah) yang menyangkut tentang prinsip-prinsip teologis, seperti dalam rukun iman. Membandingkan apa yang seharusnya dilihat sebagai hukum praktis dengan persoalan teologis tentu tidak dapat diterima. Hal ini karena persoalan bentuk dan sistem kenegaraan merupakan wilayah ijtihadiy, agar manusia dapat secara bebas menentukannnya dengan catatan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar dalam praktik politiknya, seperti keadilan, musyawarah, kesetaraan, kesejahteraan dan lain sebagainya.

         Berdasarkan rrgumentasi tersebut, pembenturan Pancasila dengan khilafah dalam perspektif HTI tidak memiliki pijakan yang ideal. Dalam konteks keindonesiaan, Pancasila justru menjadi jalan terbaik untuk menyalurkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada titik ini, Kiai As’ad dalam buku tersebut, menurut hemat penulis, telah berhasil menghadirkan berbagai macam argumentasi logis bahwa Pancasila sebagai ideologi negara dapat dikukuhkan dan dinyatakan final.

Achmad Abdul Ayis

Mahasiswa Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: