Ketentuan Perjanjian Perkawinan dari Perspektif Menurut Hukum Positif

Dalam menyatukan dua insan yang saling mencintai, perkawinan merupakan jalan terbaik. Namun perkawinan bukan hanya soal menyatukan hati, tetapi juga keluarga dan harta. Komunikasi dengan pasangan menjadi kunci menyatukan serta menyamakan tujuan dalan pernikahan. Salah satu yang perlu dikomunikasikan adalah perihal perjanjian perkawinan yang mengatur soal harta keduanya. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami-istri sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan terkait dengan pemisahan harta mereka masing-masing dalam perkawinan. Ketika mereka bercerai, harta tersebut dibagi dua. Dengan adanya perjanjian perkawinan maka penyelesaian harta tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan di dalam perjanjian tersebut.

Negara mengatur perihal perjanjian perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 29 dijelaskan sebagai berikut:

  1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
  2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
  3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
  4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pembuatan perjanjian perkawinan dapat dilakukan dalam akta notaris dan didaftarkan ke Kantor Urusan Agama. Tujuannya agar tidak terjadi perselisihan terhadap adanya perjanjian perkawinan dan isi dari perjanjian perkawinan tersebut. Setelah itu, baru perjanjian perkawinan akan berlaku bagi pihak ketiga yang terkait.

Kemudian, ada putusan baru dari Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII/2015, ketentuan pasal 29 ayat (1) Undang-Undang perkawinan telah diubah menjadi sebagai berikut, Pasal 29  ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo Putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XII/2015 : “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Pasal 29 ayat (1) dapat dimaknai dengan perjanjian perkawinan dapat dibuat oleh kedua belah pihak sebelum terjadinya perkawinan atau saat terjadinya perkawinan. Setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan terjadi.

Putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XII/2015 tersebut telah memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan, tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, tujuan perjanjian kawin yaitu:

  1. Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak tercampur. Oleh karena itu, jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama atau gono-gini.
  2. Atas utang masing-masing pihak pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri.
  3. Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta ijin dari pasangannya (suami/istri).
  4. Begitu juga dengan fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak lagi harus meminta ijin terlebih dahulu dari pasangan hidupnya (suami/istri) dalam hal menjaminkan aset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.

Urusan harta benda juga telah dicantumkan didalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab VII mengenai Harta Benda Dalam Perkawinan Pasal 35–37. Terutama pasal 35-36 yang mengatur tindakan mengenai harta benda yang dihasilkan selama perkawinan berlangsung.

Isi Pasal 35 :

  1. Harta benda yan diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
  2. Harta bawaan dari masing-masing suai dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Isi Pasal 36 :

  1. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
  2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunya hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dengan demikian, perjanjian kawin yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan atau disebut perjanjian pasca nikah adalah sah dan tetap mengikat suami istri. Namun, keberlakuan dari perjanjian pasca nikah tersebut tidak berlaku surut. Artinya, pemisahan harta tersebut baru berlaku atas harta yang diperoleh setelah perjanjian dibuat. Sedangkan utnuk harta yang telah diperoleh sebelum perjanjian pasca nikah dibuat oleh suami istri, harta tersebut tetap akan dianggap sebagai harta bersama.

Anas Dhia Ulhaq

Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: