Karantina Wilayah, Sunnah Atau Bid’ah?

Persebaran corona virus disease 2019 (covid-19) kian cepat dan meluas. Badan organisasi kesehatan dunia (World Health Organization: WHO) mengumumkan bahwa wabah covid-19 sebagai pandemik yang telah menyebar hingga 119 negara, termasuk Indonesia. Setiap harinnya korban semakin bertambah, sehingga pemerintah perlu dengan tegas untuk mengambil tindakan. Terkait dengan fenomena mudik masyarakat ke kampong halamannya masing-masing, perlu ada upaya kecil untuk menghambat laju virus ini yang semakin menggila. Karantina wilayah, misalnya. Langkah ini harus dilihat sebagai kesadaran agar persebaran wabah virus covid-19 ini tidak semakin banyak menelan korban jiwa.

Tidak sedikit negara yang terjangkit wabah virus covid-19 dan seketika itu melakukan lockdown negaranya demi memberantas rantai persebarannya. Namun Indonesia tidak mekalukan lockdown secara total, hanya berupa instruksi untuk mekalukan karantina sendiri dan tidak melakukan perkumpulan dalam bentuk apapun. Masih banyak perusahaan yang tetap aktif, tempat wisata tetap ramai dan perkumpulan  dalam jumlah besar masih kita jumpai. Karena semakin banyaknya korban yang berjatuhan, para penegak hukum mengambil tindakan represif untuk melakukan pembubaran dan pemberian sangksi bagi yang masih mengadakan acara perkumpulan.

Terkait karantina wilayah, disebutkan dalam sebuah hadis yang dinarasikan oleh Abdullah bin ‘Amir bahwa Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam, ketika sampai di wilayah yang bernama Sargh, Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf  kemudian mengatakan pada Umar bahwa Nabi Muhammad saw. pernah bersadba: “Jika kalian mendapatkan informasi wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Jika terjadi wabah di tempat kalian berada, maka janganlan kalian melakukan perjalanan keluar dari tempat itu.” (HR.Bukhori). Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Malik bin Anas diceritakan bahwa bahwa keputusan Umar sempat disangsikan Abu Ubaidah bin Jarrah. Menurut Abu Ubaidah, selaku ketua rombongan perjalanan yang membawa Umar, tak seharusnya Umar kembali. Namun dengan bijak Umar menjawab bahwa kita tidak melarikan diri dari ketentuan Allah Swt. Melainkan berupaya untuk menuju ketentuan-Nya yang lain. Keputusan Umar didukung oleh Abdurrahman bin Auf agar tidak melanjutkan perjalanan karena wabah penyalit tersebut.

Dari peristiwa di atas, kita dapat mengambil pelajaran tentang relasi pemimpin (imam) dan yang dipimpin (ma’mum). Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa “Pengikut (yang dipimpin) itu mengikuti (yang memimpin)”. Artinya, keputusan Umar untuk tidak melanjutkan perjalanan merupakan bukti kepatuhan Umar terhadap sabda Nabi di atas. Hal ini perlu dilakukan demi kemaslahatan bersama. Oleh sebab itu, rombongan yang berada di bawah pengawasan Umar harus pula mengikuti keputusan Umar.

Jika kia terapkan dalam konteks keindonesiaan saat ini, masyarakat Indonesia seharusnya mengindahkan instruksi dari pemerintah terkait hal-hal yang berhubungan dengan pencegahan laju korban yang disebabkan oleh virus Corona. Salah satu cara yang dapat diambil oleh masyarakat dalam upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona ini adalah dengan melakukan karantina wilayah. Pada titik ini, karantina wilayah merupakan tindakan yang sesuai dengan sabda Nabi di atas.

Lain dari pada itu, dalam kaidah lain disebutkan bahwa “kemudaratan itu harus dihilangkan”. Rasulullah Saw. pernah bersabda bahwa: “Berbuat kemudaratan kepada diri sendiri itu tidak diperbolehkan. Demikian juga dengan berbuat kemudaratan kepada orang lain”. Di sini, karantina wilayah, selain sebagai upaya untuk tidak mencelakakan diri sendiri dalam wilayah itu sendiri, sekaligus sebagai salah satu cara agar tidak mencelakai orang lain. Dengan tidak menutup kemungkinan masih ada pihak-pihak yang tidak mengindahkan instruksi ini, maka bukan tidak mungkin mereka yang tidak peduli dengan kesehatan dirinya sendiri justru akan ikut andil dalam menyebarkan wabah ini.

Karantina wilayah dapat dilakukan oleh warga di suatu tempat, misalnya dengan menyediakan pos jaga pada akses jalur utama keluar masuk desa. Sehingga diharapkan dapat ikut mengurangi dampak penularan antar wilayah sekitar. Hal ini perlu disadari sebagai praktik kaidah “keputusan  pimpinan (ketua RT/RW atau Kepala Desa) dalam pengambilan kebijakan  (karantina wilayah) harus dapat memberikan kemaslahatan terhadap masyarakatnya”. Dari sini, mengindahkan segenap instruksi dari pimpinan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah bahkan hingga tingkat desa perlu dilaksanan demi kemaslahatan bersama.

Dalam kaidah lain juga dipertegas bahwa “menolak kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”. Pada dasarnya, memang berkumpul bersama bersama, apalagi antar wilayah, dapat mengeratkan ikatan silaturahim. Namun dalam kasus ini, Menolak kemafsadatan atau kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh wabah virus covid-19 harus lebih didahulukan. Dengan demikian, karantina wilayah adalah tindakan terbaik agar kita semua tetap aman sebagai sikap peduli terhadap orang-orang yang kita sayangi. Sebab agama ada untuk mewujudkan kemaslahatan diniyah dan duniawiyah secara bersama-sama.

Kesimpulannya adalah bahwa karantina wilayah merupakan hasil dari bentuk praktik hukum berdasarkan sabda Rasulullah saw. yang mana telah jelas bahwa sumber hukumnya adalah sunnah. Jadi, tidak ada bid’ah dalam kasus ini.

Penulis
Yusuf Nur Aziz
Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Satu tanggapan untuk “Karantina Wilayah, Sunnah Atau Bid’ah?

  • April 7, 2020 pada 6:31 pm
    Permalink

    Mantap, nyicil jadi penulis 😀

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: