Hak Waris Anak Angkat dalam Pembagian Harta Keluarga

Wasiat ialah suatu tasharuf (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah meninggal dunia seseorang. Menurut asal hukum, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apapun.Karenanya, tidak ada dalam syari’at Islam suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.

Pendapat lain mengatakan wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap harta peninggalannya atau pesan lain diluar harta peninggalan.

Adapun dasar ditetapkan wasiat dalam Hukum perdata diatur didalam buku ke II tentang benda bab ke 13, tepatnya dalam pasal 875 KUHPerdata, dan dalam Hukum Islam dapat dibaca dalam al-Qur’an surah al-baqarah, 2: 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (QS Al-Baqarah ayat 180)

 Disamping ayat ini, turun pula ayat-ayat lain yang mengatur tentang pengalihan harta kekayaan yang ditinggal mati pemiliknya, iaitu pembahagian harta peninggalan melalui cara kewarisan yang lain disebutkan dalam al-Qur’an surat an-Nisa 4: 7.

Dalam wasiat Islam terdapat istilah wasiat wajibah, yang mana wasiat ini diberikan bukan ke ahli waris. Wasiat wajibah sendiri dalam hukum Islam hampir sama dengan shadaqah, yang mana merupakan pemberian tak bersyarat berdasarkan sukarela dengan mengharapkan pahala dari Allah SWT.

Sedangkan dalam Pasal 957 KUHPerdata menyatakan, wasiat wajibah adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan nama si yang mewariskan (Pewaris) kepada seseorang atau lebih, memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, misalnya segala barang-barangnya yang bergerak atau tak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.

 Dalam Hukum Islam wasiat wajibah kepada anak angkat tidak diterangkan secara detail tentang bagaimana proses atau cara bagaimana cara berwasiat kepada anak angkat, begitu juga dengan Kompilasi Hukum Islam, bahawasanya Kompilasi Hukum Islam membenarkan wasiat wajibah kepada anak angkat 1/3 dari harta ayah angkatnya.

Dasar hukum penentuan wasiat wajibah adalah kompromi dari pendapat-pendapat ulama salaf dan khalaf. Wasiat dapat dilaksanakan maksimal 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta si pewasiat. Kompilasi Hukum Islam merumuskannya dalam pasal 201, menjelaskan apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya. Pasal 202 berbunyi: Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Ulama yang memperbolehkan wasiat lebih dari 1/3 jika ahli waris menyetujuinya, mengemukakan dua syarat. Pertama, persetujuan diberikan setelah kematian pewasiat. Kedua, si penerima wasiat pada waktu penyerahan telah memiliki kecakapan, tidak terhalang karena safih, lupa, atau berada di bawah tekanan.

Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak terdapat kesamaan dalam hal ketentuan yang harus dipenuhi untuk melakukan perbuatan pengangkatan anak. Persamaannya bahwa pengangkatan anak ini tidak mengakibatkan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Tidak menghilangkan hak dan kewajiban terhadap orang tua kandungnya. Serta tidak juga ada pemutusan hubungan maupun hubungan baru pada orang tua angkatnya seperti orang tua kandungnya.

Secara tidak langsung anak angkat mendapatkan legitimasi dalam KHI sebagai anak yang sah dalam sebuah keluarga, dan berimplikasi terhadap harta kekayaan orang tua angkatnya.

Apabila orang tua angkat tidak memberikan hibah semasa hidupnya dan juga tidak meninggalkan wasiat kepada anak angkatnya, maka KHI memberikan jaminan bagi anak angkat untuk memperoleh hak atas harta peninggalan orang tua angkatnya dalam Pasal 209.

Pada wasiat wajibah berlaku kaidah hukum wasiat umum yakni ketentuan tahapan yang harus dilalui sebelum dilakukan pembagian wasiat sebagaimana yang diatur dalam pasal 175 ayat 1 KHI:21bahwa harta peninggalan pewaris harus terlebih dahulu dikurangi dengan biaya pengobatan dan hutang-hutang pewaris, kemudian baru ditunaikan wasiat dari pewaris apabila pewaris meninggalkan wasiat atau dalam bentuk wasiat wajibah.

Akan tetapi walaupun telah diatur dalam hukum Islam dan KHI,  faktanya dalam kehidupan sehari-hari masih banyak dijumpai wasiat wajibah yang melebihi 1/3 dari seluruh harta pewaris. Dikarenakan mereka tidak ada sanak saudara lagi sehingga memberikan keseluruhan harta kepada anak angkatnya.

Jezzica Alvenda Gunawan

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: