Gender dan UUD Perkawinan; Telaah Kritis Peduli HAM Kaum Perempuan

Islam menggambarkan manusia untuk memperhatikan konsep keseimbangan, keselarasan, serta kesetaraan baik sesama umat manusia maupun dengan lingkungan alamnya. Konsep relasi mikrokosmos (manusia), makrokosmos (alam) dan Tuhan. Keadilan dan kesetaraan gender berlandaskan pada prinsip-prinsip yang meposisikan laki-laki dan perempuan sama sebagai hamba Tuhan. Sebagaimana Firman Allah dalam surat an- Nahl (16) : 97. [1]

            Ayat ini mengisyaratkan konsep kesetaraan dan keadilan gender serta memberikan ketegasan bahwa individual laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama tidak dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja.

            Hal tersebut juga ditegaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, termuat bahwa hak dan kebebasan sangat perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi serta laki-laki dan perempuan mempunyai derajat yang sama. Setidaknya ada dua hal yang dapat disimpulkan dari sini yakni ; (1) Pengakuan secara umum atas kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tanpa membedakan jenis kelamin (2) Pengakuan atas kesejajajaran hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang.[2]

            Di Indonesia, perempuan masih mengalami diskriminasi dan ketidakadilan. Hal ini didukung karena masih adanya undang-undang bias gender yang belum memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, seperti UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Isu- isu perempuan dimapankan didalam UU tersebut sejalan Islam tradisional (klasik) yang cenderung konservatif dan literal dalam memahami pesan-pesan keagamaan dan doktrin-doktrin yang ada, seperti budaya patriarkhis yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lebih rendah kedudukannya dari pada laki-laki.

            Tampak bahwa UUP masih banyak dipandang diskriminatif karena dipengaruhi budaya patriarkhi, tidak memenuhi keadilan kaum perempuan dan masih belum memberikan perlindungan yang cukup kepada kaum perempuan. Misalnya, dalam Pasal 4 terlihat bahwa UUP terkesan pro-poligami. Semua alasan yang membolehkan suami berpoligami hanya dilihat dari perspektif kepentingan suami, sama sekali tidak mempertimbangkan perspektif kepentingan istri. Selain pasal tersebut masih banyak isu-isu dalam UUP yang terkesan bias gender dan perlu diperbarui. Seperti; peran wali bagi kaum perempuan dalam perkawinan, pembatasan hak cerai suami, hak-hak suami dan istri setelah perceraian, hak ijbar orang tua, jumlah hak waris, dan sebagainya. [3]

            Rumusan UUP yang ada telah memenuhi kepentingan masyarakat, khususnya kepentingan masyarakat saat aturan dibentuk. Namun, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya dinamika masyarakat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat juga mengalami pergeseran. Idealnya, sebagai suatu produk hukum yang telah berusia 46 tahun, UUP perlu dikaji ulang, terutama kaitannya dengan isu HAM untuk membangun masyarakat yang igaliter, demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Pertanyaannya apakah UUP masih efektif dalam mengatur perilaku masyarakat dalam bidang perkawinan. Apakah UUP masih relevan untuk digunakan saat ini ?

            Di Indonesia, pemberlakuan peraturan sangat dipengaruhi oleh parlemen dimana pengajuan rancangan peraturan baik atas inisiatif parlemen maupun pengajuan dari pemerintah, harus selalu melalui pembahasan di parlemen yang akhirnya difinalisasi oleh parlemen pula. Oleh karena itu, invidu-individu di parlemen akan sangat penting dalam menentukan sebuah peraturan perundang-undangan. Misalnya, prosentase kaum perempuan sebagai anggota parlemen untuk periode 2014-2019 hanya mencapai 10%. Ini dapat menggambarkan bagaimana signifikansi keterlibatan kaum perempuan di parlemen dalam perumusan 46 tahun yang lalu pada saat UUP dibentuk.

            Munculnya gugatan terhadap UUP disebabkan oleh fakta sehari-hari yang masih menampakkan ketimpangan-ketimpangan gender baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat luas maupun dalam pengadilan (hakim) sebagai penegak hukum itu sendiri. Ketimpangan-ketimpangan itu antara lain, dapat ditemukan pada pasal-pasal yang membicarakan soal poligami. Ketentuan poligami diatur dalam Pasal 4 ayat (2) butir a, b dan c UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

            Pasal 4 ayat (2) tersebut berbunyi :

Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan berisitri lebih dari seorang apabila :

  1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
  2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
  3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Ayat-ayat dalam pasal tersebut, yang berkaitan dengan alasan yang membolehkan suami  berpoligami, hanya dilihat dari perspektif kepentingan suami saja dan sama sekali tidak mempertimbangkan perspektif HAM kaum perempuan (istri). Tidak dipertimbangkan apabila suami tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami, suami mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau suami tidak dapat memberi keturunan, apakah seorang istri boleh menikah lagi ?

Membebaskan dari “Paradigma Patriarkhisme” adalah langkah yang tepat. Sejumlah kajian mengenai HAM menjelaskan bahwa hambatan pertama dalam menguatkan hak-hak kaum perempuan adalah faktor budaya. Laki-laki dalam segala hal lebih diistimewakan atas perempuan. Budaya ini sudah mengental di masyarakat dan terbawa ke berbagai  pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, dsb.

Langkah – langkah menegakkan keadilan HAM kaum perempuan yang berkaitan dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

  1. Membangun kesadaran bersama di masyarakat akan pentingnya penghargaan dan penghormatan terhadap manusia dan nilai-nilai kemanusiaan.
  2. Mensosialisasikan budaya kesetaraan sejak di rumah tangga melalui pola-pola pengasuhan anak yang demokratis.
  3. Melakukan dekontruksi terhadap ajaran dan interpretasi agama yang bias gender dan patriarkhis.
  4. Merevisi semua peraturan perundang-undangan yang tidak kondusif bagi upaya penegakan dan perlindungan HAM.

[1] Dian Ferricha, Sosiologi Hukum dan Gender : Interaksi Perempuan Dalam Dinamika Norma dan Sosio-Ekonomi, (Malang : Bayumedia Publishing, 2010), hlm. 46.

[2] Zaitunah Subhan, Tafsir Kebencian : Studi Kasus Gender dalam Tafsir Al-Qur’a, (Yogyakarta : LkiS, 1999), HLM. 4.

[3] Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries, History Teks Comparatif Analysis, (New Delhi, Academy Of Law and Religion, 1987), hlm. 11.

Dholifun Nafsi

Santri krapyak, doyan ngopi sambil nulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: