Fikih Nikah Difabel, Antara Hak Perwalian dan UUD Perkawinan

Difabel adalah setiap orang yang memiliki kelainan fisik atau mental yang mengganggu fungsi jasmani dan rohani. Difabel bukan hanya penyandang kekurangan sejak lahir, akan tetapi juga korban kecelakaan yang mendapatkan kecacatan maupun para penderita penyakit yang mengakibatkan ia tidak dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan normal.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menerangkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penih dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.[1]

Para penyandang difabel mental memiliki hak-hak yang sama dan harus dilindungi. Penyandang difabel mental juga memiliki kemungkinan untuk menikah. Pada kebanyakan kasus, perkawinan penyandang difabel mental dilakukan antar penyandang difabel mental yang lain. Tapi tidak dipungkiri juga perkawinan antara penyandang difabel mental dengan orang normal juga dapat terjadi. Hal tersebut harus berdasarkan keikhlasan kedua belah pihak dan tidak ada paksaan. Selain itu keduanya harus saling menyayangi dan tidak karena unsur kasihan atau eksploitasi. Apabila unsur itu terpenuhi, maka peluang untuk keberhasilan perkawinan akan sangat besar.

Akan tetapi ketika terjadi perkawinan antara penyandang difabel mental akan timbul berbagai macam permasalahan yang akan dihadapi oleh pasangan difabel mental. Sehingga sulit tercapainya tujuan sebuah perkawinan. Menurut Prof Dr. Khoruddin Nasution, tujuan perkawinan ialah: (a) Memperoleh kehidupan sakinah, mawaddah, wa rahmah, (b) Reproduksi atau regenerasi, (c) Pemenuhan kebutuhan biologis, (d) Menjaga kehormatan, dan (e) Ibadah.[2] Selain sulit tercapainya tujuan dari sebuah perkawinan, perkawinan pasangan difabel mental juga menjadi masalah tersendiri dalam menentukan hukum. Seperti halnya alasan perceraian dan poligami dikarenakfgan psangannya merupakan penyandang difabel.

Bagi penyandang difabel mental dalam hukum perkawinan tetap sah. Hal itu dapat dilihat dalam Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa mempelai wanita adalah. Pertama, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. Kedua, untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orang tua.[3]Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa calon suami berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun dan juga terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.[4] Sebagai tambahan, menurut Lynn Welchman dalam jurnalnya yang berjudul A Historiography of Islamic Family Law, menerangkan bahwa beberapa kominitas muslim yang berbeda menyebutkan bahwa wanita jika ingin menikah harus mendapat persetujuan wali.[5]

Ulama sepakat bahwa yang menjadi dasar kemampuan dalam bertindak adalah akal. Apabila akal seseorang masih dianggap kurang, maka seseorang tersebut tidak dapat dibebani kewajiban. Penyandang difabel mental dapat dimasukkan dalam kategori halangan alami (awaridh samawiyah), yaitu halangan yang mengakibatkan seseorang tersebut tidak memiliki kecakapan hukum secara sempurna. Orang-orang ini dianggap tidak memiliki keahlian melakukan sesuatu dan tindakannya tidak sah.

Para ulama berbeda pendapat mengenai sah tidaknya pernikahan pasangan difabel, baik salah satu atau kedua pasangan. Menurut Mazhab Syafi’i dan Hanabilah bahwa pernikahan orang shafih (idiot) tidak sah, tetapi perceraiannya sah. Hanabilah membolehkan perkawinan orang shafih ketika dibutuhkan. Menutut Hanabilah, seorang ayah boleh menikahkan anaknya yang idiot yang belum balig. Apabila sudah balig, menutut Imam Ahmad dan al-Kharaqi ayahnya boleh menikahkan ketika sang anak berkeinginan menikah atau tidak.[6] Sedangkan menurut pendapat Syafi’i bahwa ayah boleh menikahkan anaknya ketika anak tersebut telah memiliki tanda-tanda ketertarikan dengan lawan jenis dan keinginan untuk menikah.[7] Sementara itu Mazhab Hanafi berpendapat bahwa boleh melaksanakan perkawinan antara pasangan difabel mental. Hal yang menjadi perdebatan diantara para ulama adalah masalah akal yang menjadi salah satu syarat perkawinan. Dalam menjalani bahtera rumah tangga akal sangat diperlukan untuk menghadapi dan memecahkan berbagai macam masalah guna tecapainya tujuan pernikahan.

Pada realitanya kebanyakan penyandang difabel mental menyalurkan hasrat seksualnya dengan cara yang salah. Mereka sering melakukan masturbasi atau onani. Menurut Husul Khotimah, dalam sebuah penelitian yang dilakukan di salah satu SLB di kota Yogyakarta. Dalam penelitian itu diketahui bahwa beberapa remaja difabel mental melakukan masturbasi atau onani untuk menyalurkan hasrat seksualnya.[8] Pelampiasan martubasi atau onani yang tidak terkendali dapat berdampak buruk bagi kepribadian seseorang. Oleh karena itu diperlukan perhatian yang lebih terhadap penyandang difabel mental, agar tidak melakukan masturbasi atau onani yang tidak terkendali.

Perkawinan yang terjadi antara pasangan difabel mental dapat dikategorikan sebagai seseorang yang berada di bawah pengampuan. Perkawinan anatara penyandang difabel mental menjadi tindakan untuk mencegah dari tindakan seksual di luar perkawinan. Dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki dorongan seksual karena kematangan seksual seseorang tanpa dibarengi oleh kematangan mental penyandang difabel mental. Oleh karena itu diperlukan sebuah perkawinan untuk mengikat agar hasrat seksual mereka dapat tersalurkan dengan tepat.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa apabila calon mempelai berada di bawah pengampuan, dengan adanya perkawinan tersebut dapat mengakibatkan kesengsaraan bagi pasangannya, maka perkawinan tersebut dapat dicegah oleh saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.[9] Pengertian dari dapat disini berarti pilihan untuk mencegah atau tidak mencegah.

Apabila dilihat dari dasar hukum dan karakteristik penyandang difabel mental, perkawinan penyandang difabel mental sangat mungkin terjadi. Terutama mereka yang memiliki gangguan mental yang ringan. Adanya kesukarelaan anatar kedua pasangan dan dukungan dari keluarga besar sangat dibutuhkan oleh pasangan difabel mental untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.


[1] Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016

[2] Khoruddin Nasution, Hukum Perkawinan Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer, hlm. 43-53.

[3] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 6

[4] Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat (1)

[5] Lynn Welchman , A Historiography of Islamic Family Law

[6] Syikh Hasan Ayyub, Fiqh al-Usra al-Muslimah, Terj. M. Abdul Ghoffar, cet. 4 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004)

[7] Ibid, hlm. 63

[8] Kartini Kartono, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, (Bandung: Mandar Maju, 1989), hlm. 257-258.

[9] UU No.1 Tahun 1974 Pasal 14 Ayat (1 dan 2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: