Fenomena Kritis Hukum Keluarga Islam: Antara Sudan Dan Indonesia

Pembentukan hukum di suatu negara biasanya tidak dilakukan dengan mudah, khususnya bidang Hukum Keluarga. Melihat dari berbagai proses pembentukan hukum keluarga di negara-negara Muslim, biasanya diawali oleh pertentangan dan perdebatan, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama menjelang sampai diundangkannya. Meskipun ada negara tertentu yang bisa membentuk hukum keluarganya tidak sampai satu tahun, seperti Tunisia-yang dimulai dari bulan Maret tahun 1956 sampai dengan bulan Agustus 1956 (Ratih Lusiani Bancin, Hukum Keluarga Islam di Tunisia).

 Menjelang diundangkannya suatu hukum keluarga, banyak sekali fenomena yang diawali oleh perdebatan pandangan mengenai konten atau isi dari materi hukum keluarga yang akan dimasukkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Hukum Keluarga itu sendiri. Perdebatan itu biasanya terjadi antara kelompok konservatif yang selalu berpegang dan mempertahankan pemahaman hukum Islam klasik (Tradisional) dan kelompok reformis yang biasanya berpegang pada hak-hak asasi manusia, khususnya bagi perempuan dan anak-anak. Mengingat bahwa hukum islam klasik terkesan bersifat patriarki, terlihat dalam aturan mengenai kewarisan, keharusan izin suami terhadap isteri (stipulates a wife’s obedience to her husband), dan sebagainya.

Fenomena perdebatan tersebut dapat kita lihat bagaimana proses pembentukan hukum keluarga di Negara Sudan yang sampai sekarang belum menemukan titik temunya. Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Samla El Nagar dan Liv Tonnessen, berjudul Family Law Reform In Sudan : Competing Claims For Gender Justice Between Sharia And Women’s Human Rights, dijelaskan secara gamblang dan rinci bagaimana riuh rendah proses pembentukan hukum keluarga di Sudan. Terhitung sejak kemerdekaan Sudan pada tahun 1956, baru memiliki kodifikasi (Undang-Undang) hukum keluarga pada tahun 1991. Terjadi perdebatan antara pihak konservatif dan pihak reformis. UU tersebut dianggap bias gender dan melanggar hak asasi perempuan oleh para reformis, seperti adanya aturan pelegalan perkawinan dini, penetapan kewajiban isteri patuh pada suaminya dan sebagainya. Namun sebaliknya para konservatif menganggap aturan-aturan tersebut ekuivalen dengan kitab suci al-Qur’an dan pendapat reformis diasumsikan melenceng dari ajaran agama.

Konten Undang-Undang Hukum Keluarga Sudan yang bias gender dan selaras dengan pendapat konservatif tidak menutup kemungkinan dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran fundamental kaum konservatif. Hal tersebut disebabkan kelompok konservatif sebelumnya sudah aktif baik di dalam maupun di luar pemerintahan, mereka terorganisir rapi dan dekat dengan penguasa walaupun jumlah mereka tidak banyak (Samla El Nagar, dkk : Journal). Sampai sekarang kondisi Sudan masih demikian. Masih belum menemukan benang merahnya.

Adapun Indonesia, sudah memiliki kodifikasi mengenai hukum keluarga pada tahun 1974, dengan nama UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum diundangkannya, banyak terjadi perdebatan di antara kalangan pemerintah dan organisasi-organisasi perempuan, meskipun pada akhirnya menemukan titik terangnya dan akan terus mengalami perbaikan tertentu.

Perdebatan dan perselisihan dalam pembuatan Undang-Undang yang terjadi di Indonesia tidak sekompleks yang terjadi di Sudan. Sebab daya tampung aspirasi masyarakat di kalangan pemerintah tidak ada yang terlalu mendominasi, semuanya diterima dan disaring untuk kemudian diperbincangkan bersama para ahlinya.

Akhir-akhir ini marak terjadi fenomena suatu kelompok tertentu di Indonesia yang menginginkan agar negara Islam ditegakkan di Indonesia. Itu berarti segala aspek kehidupan termasuk hukum menggunakan aturan Islam (yang bersifat tekstualis) seperti yang mereka inginkan, misanya hukuman pancung, potong tangan, rajam dan hukuman lainnya. Melihat Sudan yang mayoritas penduduknya beragama Islam aja terjadi konflik bekepanjangan sesama agama Islam yang belum ada titik temunya sampai sekarang. Dalam hukum pidana di Sudan, tercatat pada tahun 2014 adanya kasus penetapan hukum cambuk dan hukum mati bagi seorang perempuan yang didakwa murtad atau keluar dari agama Islam. Putusan tersebut banyak dikecam karena tidak manusiawi, sebab perempuan tersebut sedang dalam keadaan hamill (sumber : satuharapan.com).

Jika dikomparasikan dengan keadaan kultur di Indonesia yang beragam, juga tak lupa penganut agama yang majemuk, kalau diterapkan aturan-aturan agama Islam yang tekstualis seperti di Sudan, tak dapat dibayangkan bagaimana betapa rusuhnya kehidupan di Indonesia. Sedang konflik yang terjadi di Sudan saja terjadi antar sesama agama Islam, bagaimana jika konflik terjadi lintas agama?

Maka dari itu, kita perlu menyadari dimana dan bersama siapa kita hidup dan apa tujuan hidup. Kalau dikatakan tujuan hidup adalah untuk menegakkan syariat di muka bumi, namun masih pantaskah jika pada akhirnya membuat persinggungan dan pergesekan antar umat manusia. Bukankah masing-masing kita ditunjuk untuk menjadi khalifah di bumi dan membawa pesan damai rahmatan lil ‘alamin? Menjadi khalifah di bumi berarti mengawali kesadaran bahwa bumi mengandung banyak unsur dan elemen, termasuk makhluk hidup di dalamnya yang mesti kita jaga harmoninya. Harmoni terjadi jika keragaman dapat ‘bergandeng tangan’ tanpa hegemoni.

Muhammad Alfar Redha

Santri Kalong yang suka ngaji meski tidak ngerti-ngerti

Satu tanggapan untuk “Fenomena Kritis Hukum Keluarga Islam: Antara Sudan Dan Indonesia

  • April 12, 2020 pada 10:55 pm
    Permalink

    Jangan lupa Sapkreeep gaesss 🥳

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: