Fatwa MUI di Tengah Wabah Covid-19; antara Kesadaran Sosial dan Maqashid Syari’ah

Perihal upaya menghambat laju sebaran Covid-19, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait sekaligus tata cara beribadah di tengah pandemi global Covid-19. Secara garis besar, fatwa tersebut meminta masyarakat untuk menghindari kerumunan massa dan tidak mengadakan perkumpulan dalam bentuk apapun, termasuk mendirikan salat Jum’at. Fatwa ini menginstruksikan agar umat Islam mengganti ibadah salat Jum’at dengan salat dzuhur di rumah masing-masing. Sebagai orang awam, mengindahkan fatwa MUI merupakan bentuk penerimaan kita terhadap kredibelitas para ulama itu sendiri.

Salat Jum’at yang dilaksanakan secara rutin oleh umat muslim setiap minggunya merupakan ibadah yang memiliki nilai religiusitas yang tinngi. Sabda Rasul bahwa hari Jum’at adalah raja hari-hari dalam satu minggu semakin mempertagas bahwa segenap ibadah yang dilaksankan pada hari Jum’at memiliki keistimewaan tersendiri di hadapan Tuhan. Dengan latar belakang kesadaran keagamaan ini, tatwa MUI yang menginstruksikan untuk meniadakan salat Jum’at tentu membawa “efek kejut” di kalangan muslim Indonesia. Efek kejut ini yang membuat semua pihak tidak serta-merta menerima fatwa MUI begitu saja.

Pihak-pihak yang secara sadar menolak menerapkan fatwa MUI juga berupaya menghadirkan narasi keagaman yang sama. Semangat keagamaan ini muncul ke permukaan dengan anekdot pertanyaan, misalnya “mengapa kita harus lebih takut terhadap virus dibandingkan dengan Tuhan yang menciptakannya?” Bersamaan dengan hal ini, maka muncullah beberapa pemuka agama yang secara terang-terangan mengajak jama’ahnya untuk menolak fatwa-fatwa MUI tersebut.

Berkaitan dengan ihwal ini, setidaknya ada tiga tipologi manusia mengapa tidak mendirikan salat Jum’at. Pertama, tidak melakukan salat Jum’at karena mengingkarinya. Dalam hal ini,  pihak yang mengingkari kewajiban salat Jum’at dihukumi dengan kafir. Kedua, umat muslim yang meyakini kewajiban salat Jum’at namun enggan melaksanakannya. Tentu ini tidak dapat dibenarkan. Ketiga, pihak yang tidak melaksanakan salat Jum’at, bukan karena mengingkari atau enggan mendirikannya, melainkan karena ada alasan-alasan (udzur) syar’i yang memaksa mereka untuk tidak melaksanakan salat Jum’at.

Menurut para ulama fikih, di antara udzur syar’i adalah sakit yang memberatkan seorang pasien sehingga ia tidak dapat hadir ke masjid untuk melakukan salat Jum’at. Lain dari pada itu, udzur syar’i juga dapat berupa wabah yang dapat mengancam kehidupan manusia. Pada titik ini, segenap upaya untuk menjaga diri agar tidak terjangkit virus merupakan tindakan positif untuk menyelamatkan nyawa. Hal ini tentu sesuai dengan salah satu konsep maqashid syari’ah tentang kewajiban menjaga nyawa (hifz an-nafs). Dengan demikian, meniadakan segenap aktifitas perkumpulan sebagi usaha bersama untuk memutus mata rantai penyebaran wabah harus dilakukan. Termasuk di dalamnya meniadakan salat Jum’at.

Dalam konsep besar maqashid syari’ah ditegaskan bahwa “dar’ul mafasid muqoddam ‘ala jalbil mashalih”. Artinya, menolak apa-apa saja yang dapat mendatangkan kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil beberapa kemaslahatan. Kaidah ini tentu sesuai dengan fenomena di atas. Maka, pasti akan lebih baik jika kita berusaha menjauhi segala resiko agar tidak terpapar virus Covid-19 tersebut.

Dengan demikian, agama bukan hanya sekedar mengatur tetang ritual peribadatan para pemeluknya, namun jika dikaji lebih mendalam, kita tahu bahwa pemahaman kita terhadap ajaran agama memeliki fungsi untuk menjaga serta memelihara bumi beserta isinya. Adanya pro-kontra ataupun multitafsir terhadap hasil ijtihad justru patut kita syukuri. Sebab pada dasarnya, perbedaan hadir sebagai sebuah keniscayaan, bukan sebagai sumber perpecahan. Maka menjadi absahlah sabda Nabi bahwa perbedaan di antara umatku adalah rahmat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: