Dilema Perkawinan Siri di Indonesia

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berati membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh.  Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Sedangkan Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuad (mistaqan ghalidan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

 Ketika kita mendengar mengenai Nikah siri, kita dapat melihat bahwa pernikahan siri menurut agama adalah sah . tetapi menurut sangat dikecam di hukum positif Indonesia. Ada banyak sekali faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan siri,  seperti kekurangan pengetahuan beberapa masyarakat mengenai pencatatn perkawinan, kemudia ada masalah ekonomi dan lain-lainnya.

           Agar perkawinan dianggap resmi di mata hukum indonesi,maka sebuah perkwinan tersebut harus dicatatkan pada Instansi yang berwenang Sebagaimana tertuang dalam UU No. 22 tahun 1946 jo. UU No. 32 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Penjelasan Pasal 1) juga dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 2, yang diperkuat dengan Inpres RI No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan 6.

Dalam hukum Islam sendiri perkawinan dapat dianggap sah jika telah memenuhi  rukun perkawinan dan syarat perkawinan. Berdasarkan Al-qur’an dan hadis, para ulama menyimpulkan bahwa ha-hal yang termasuk rukun pernikahan adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. syarat sahnya nikah, menurut Wahbah Zuhaili adalah antara suami Istri tidak ada hubungan nasab, sighat ijab qabul tidak dibatasi waktu, adanya persaksian, tidak ada paksaan, ada kejelasan calon suami istri, tidak sedang ihram, ada mahar, tidak ada kesepakatan untuk menyembunyikan akad nikah salah satu calon mempelai tidak sedang menderita penyakit kronis, adanya wali.

Dari pembahasan diatas mengenai rukun dan syarat perkawinan tidak ditemukan  penacatatan perkawinan. Dari sinilah mengapa masih banyak masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinan, karena dirasa setalah melaksanakan perkawinan secara agama maka sudah dianggap sah pernikahan tersebut.

Dalam Bab II pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut bahwa pencatatan perkawinan dengan berbagai tatacaranya, yaitu “ (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, dan ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut diperjelas dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 5 (1) yang menyebutkan, “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.” Begitu juga dalam pasal 6 (2) ditegaskan bahwa “Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”

Di dalam hukum positif sebenarnya sudah dijelaskan secara rinci mengenai pencatatan perkawinan ini, tetapi pada kenyataannya di masyarakat Indonesia sekarang ini masih banyak yang tidak menjalankan hukum ini, seperti kurang wawasannya masyarakat mengenai pencatatan perkawinan dan juga masalah ekonomi.

Sebagian masyarakat menganggap perkawinan siri merupakan jalan pintas agar terhindar dari maksiat, padahal dari pernikahan siri ini dampak yang paling terasa adalah pada perempuan, perkawinan ini dianggap tidak sah di Indonesia sehingga isteri tidak dapat memenuhi haknya sebagai istri. Seperti ketika bercerai istri tidak punya hak sama sekali atas harta bersama dan lain-lainya. Tidak hanya perempuan saja yang dirugikan, tetapi anak juga karena anak akan tidak punya hak keperdataan sama sekali dengan ayahnya, sehingga anak ini dianggap lahir diluar nikah.

Walaupun sudah jelas bahwa pernikahan siri ini sangat merugikan bagi perempuan, tetapi tetap saja perkawinan ini masih menjamur di Indonesia . mereka menganggap bahwa pernikahan yang dijalankan dalam proses agama saja sudah merupakan cara untuk menghindari maksiat.

Dapat kita perjelas kembali mengenai dampak negatif dari Perkawinan siri  yg akan dirasakan oleh kedua mempelai adalah .:

  1. Isteri tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin.
  2. Tidak adanya hubungan keperdataan maupun tanggung jawab sebagai seorang suami sekaligus ayah.
  3. Istri dan anak tidak dapat menuntut haknya mengenai warisan karena tidak ada bukti yang mejelaskan bahwa mereka merupakan istri dan anak dari laki-laki tersebut.

Tetapi dari perkawinan siri ini pun juga ada dampak positifnya, yaitu mengurai hubungan seks diluar pernikahan. Dari pembahasan diatas dapat kita lihat bahwa dampak negatifnya lebih banyak dari dampak positifnya. Kita sebagai masyarat yang paham akan hukum seharusnya melakukan pencatatan perkawinan ketika menikah agar tidak merasakan dampak negatif dari perkawinan siri terebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: