Menu Tutup

Demo Pada Masa Pandemi; Antara Hukum Tata Negara dan Ushul Fikih

             Belakangan kita saksikan banyak terjadi unjuk rasa di berbagai daerah  untuk menolak pengesahan UU cipta kerja, baik dari kalangan masyarakat, buruh, mahasiswa, bahkan pelajar. Padahal saat ini dunia sedang dilanda masalah luar biasa, di mana semua negara sedang berjuang dalam mengatasi pandemi covid-19, yang terjadi sejak akhir tahun lalu hingga saat ini. Indoneisa termasuk negara yang memiliki kasus yang tinggi. Dampak yang ditimbulkan dari covid-19 tidak hanya dari sisi kesehatan, melainkan menyasar segenap sektor kehidupan secara keseluruhan.

Tentang Demonstrasi dan Potensi Penyebaran Covid-19

Demonstrasi adalah gerakan massa yang memiliki tujuan yang sama untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat di depan umum secara langsung. Hal tersebut dilakukan sebagai cara untuk mengkritisi perubahan kebijakan pemerintahan agar dapat sesuai dengan apa yang diharapkan demi kepentingan bersama. Demokrasi diklasifikasikan ke dalam dua jenis: Pertama, Demonstrasi Pertunjukan. Yakni kegiatan yang memiliki tujuan untuk mencari cara kerja atau cara membuat sesuatu untuk diperhatikan secara seksama; Kedua, Demonstrasi Penolakan. Yaitu tentang aksi yang menginginkan sebuah perubahan dari kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan bersama.

            Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyebaran covid-19. Muali dari instruksi menjaga jarak (physical distancing), pengetatan aturan memakai masker serta penyediaan fasilitas cuci tangan dalam segenap bidang usaha maupun tempat-tempat umum. Sebab itu, masyarakat diharapkan dapat konsisten dalam mematuhi aturan-aturan tersebut sehingga mampu meminimalisir resiko terkena percikan (droplet) atau berhati-berhati dengan benda-benda yang mungkin terkena droplet.

Yang perlu disadari bersama adalah karena demonstrasi merupakan salah satu praktik bedemokrasi dalam menyuarakan hak dan menyalurkan aspirasi, maka dalam hal ini pemerintah harus membuka diri untuk melakukan dialog dengan para pihak terkait aksi penolakan terhadap UU cipta kerja. Apabila aksi demonstrasi semakin tidak terkendali, semua pihak akan rugi dan tentunya akan semakin sulit untuk mengatasi penyebaran covid-19. Karena aksi unjuk rasa ini berpotensi melahitkan cluster baru covid-19. Dengan demikian, peran serta masyarakat dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 sangatlah penting.

Demo Bukan Cara Satu-Satunya Menolak UU Cipta Kerja

Bangsa ini dalam kondisi kesehatan yang memburuk dan butuh penanganan dan kerjasama yang baik dari semua warga negara. Sekarang kita tengah ada dalam proses pemulihan bertahap dengan mekanisme protokol kesehatan: menjauhi kerumunan, pembatasan sosial (social distancing), cuci tangan, pakai masker dan sebaiknya di rumah saja jika tidak adan kepentingan yang mendesak. Hal tersebut merupakan cara terbaik untuk mengantisipasi penularan Covid-19. Unjuk rasa beberapa waktu yang lalu dapat dilihat sebagai aksi yang tidak mengindahkan usaha-usaha untuk memulihkan kesehatan bangsa dan negara ini.

 Sebagaimana yang diberitakan, tentu sangat disayangkan aksi demo yang diwarnai dengan bentrok dan berakhir ricuh. Jika dalam aksi kemarin, dengan pikiran yang terbuka dan hati yang dingin, tentu aksi demo yang terjadi di beberapa kota kemarin tidak berakhir dengan chaos sehingga bisa berlangsung aman dan tertib. Lain dari pada itu, protokol kesehatan dalam aksi demonstrasi menjadi tidak terindahkan sama sekali.

 Dengan demikian, demonstrasi bukanlah cara satu-satunya untuk mengkritik dan menyampaikan pendapat. Sebagai negara hukum tentunya kita akan membawa kasus ini dan menyelesaikannya keranah hukum. Dalam konteks ini kita bisa mengadukannya ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilakukan uji materi (judicial review) yang sudah diatur dalam pasal 1 ayat 3 a jo, Pasal 10 UU No. 24 tahun 2003 Tentang Makamah Konstitusi. Cara ini merupakan cara yang bijak sebagai warga negara yang menjunjung tinggi hukum dan demokrasi.

Demo Saat Pandemi Dalam Prespektif Usul Fikih

Melihat situasi dan kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk kita melakukan aksi demo, tentunya kita harus bisa berfikir tentang hal baik dan buruknya apabila kita melakukannya, bagimana upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk memutus penyebaran covid-19. Dalam prespektif usul fiqih sebagai dasar  pengambilan dan penentuan kebijakan hukum memiliki kaidah “Dar-ul Mafasid Maqoddamun ‘Ala Jalbil Mashalih” yang artinya menolak atau menghindari kerusakan-kerusakn (keburukan) lebih diutamakan dari pada memproduksi kemaslahatan.

Dapat digambarkan bahwa ke- Mafsadatan-nya adalah akan menimbulkan klaster baru lagi dan tentunya akan semakin lama pemerintah dalam memutus penyebaran covid-19, sedangkan untuk Mashalih-nya adalah aspirasi dan pendapat kita akan direspon cepat oleh pemerintah, juga berlangsungnya demokrasi di negara ini. Maka kesimpulanya adalah tidak melakukan demo demi memutus penyebaran covid-19 lebih diutamakan dari pada melakukan aksi unjuk rasa, yang mana demo bukan cara terakhir untuk menyelesaikan masalah ini, ada acara lain yang bisa.

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: