Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Sebagai Upaya Melindungi Hak Kaum Wanita (2)

Pembatasan usia minimal perkainan memiliki relevani dengan upaya memenuhi, melindungi dan menjamin hak-hak anak dari perkawinan dini untuk  kemaslahatan bersama. Diantaranya adalah:

  1. Hak Mendapatan Pendidikan yang Berkualitas

Pemerintah juga mempunyai program wajib belajar 12 tahun untuk setiap warganya, yang tertera pada UUD pasal 31 1945, dan untuk menciptakan itu semua jika anak yang menikah pada usia 16 tahun, maka kesempatan untuk belajarnya akan sedikit, mereka tidak akan fokus untuk mencari ilmu, mereka akan sibuk dengan mengurus anak, mengurus suami dan mengurus semuanya, mereka tidak akan sempat untuk memikirkan sekolah yang tinggi agar mendapatkan ilmu yang luas pula.

Dalam islampun kita berkewajiban untuk menuntut ilmu baik dari laki-laki mapun perempuan, hal itu menyamaratakan hak kita sebagai manusia untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, hal ini menunjukan bahwa perkawinan dini akan merampas hak kita untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas akan berdampak pada pola pikir dan pola kehidupan kita, seperti bisa meningkatkan taraf hidup kita. Bukankah Allah juga menjanjikan bahwa akan menaikan derajat bagi orang-orang yang berilmu (berpendidikan). Oleh karena itu batas usia minimal yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 19 tahun sudah bisa memenuhi hak anak. Dan relevansinya dengan maqoshid asy-syariah yaitu hifz al-aql, yaitu menjaga, memelihara dan memberikan kesempatan bagi anak untuk bisa mengembangkan daya pikir dan akalnya.

  • Hak untuk mendapatkan kesehatan reproduksi

Usia 16 tahun masih tergolong anak-anak, banyak kasus diama anak dibawah umur melahirkan akan tetapi keduanya tidak selamat (kematian), hal ini disebabkan karena alat reproduksi wanita belum sepenuhya siap untuk dibuahi dan alat reproduksinya dipaksa untuk membuahi, dan akhirnya bayi yang di dalam kandungannya menjadi tidak sehat dan tidak tumbuh dengan sempurna. Dan perempuan tersebut rentan terkena kanker serviks pula.

Oleh karena itu, pemerintah dalam memperbarui usia perkawinan ini sudah selaras dengan maqoshid asy syariah yaitu hifz an- nasl, yaitu menjaga keturunan. Upaya itu menjaga agar keturunan kita menjadi keturunan yang berkualitas, dan tidak hanya keturunannya saja yang dijaga, akan tetapi ibu yang mengandungnya pun ikut terjaga dari kematian maupun penyakit kanker serviks karena usia 19 tahun dikatakan sudah siap dan matang untuk bereproduksi.

  • Hak untuk mendapatkan keadilan

Dalam menjalani kehidupan ini seorang perempuan sering menjadi titik pusat perhatian jika berbicara soal keadilan. Dalam segala aspek seorang perempuan seakan dibatasi haknya, seperti contoh dalam perkawinan, seorang perempuan dibatasi haknya untuk berpendidikan yang tinggi atau berkualitas, hak untuk mendapatkan kesehatan reproduksi, dan lain sebagainya. Itu semua akan hilang jika seorang wanita menikah di usia yang sama dengan laki-laki. Dengan diundangkannya usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun, maka hak-hak tersebut bisa kembali ada, dan seorang wanita bisa mendapatkan haknya tersebut. Dan hak mendapatkan keadilanpun bisa dterima oleh si perempuan tersebut. Batas usia minimal perkawinan yang baru sudah bagus dan tepat dengan prinsip hifz al- ‘ird yakni menjaga, melindungi dan menjamin terwujudnya hak-hak dasar anak.

Sekiranya 3 (tiga) hak tersebut adalah syarat minimal yang harus dipeuhi untuk melaksanakan perkawinan untuk menjaga dan memberikan hak kepada seseorang yang akan menikah, khususnya bagi pihak wanita. Dan syarat minimal ini sudah terpenuhi oleh pemerintah dalam memperbarui batas mnimal bagi calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan, dan hal inipun yang menjadi dampak keluarga bisa mencapai tujuan dari sebuah perkawinan tersebut.

Hamdani Iqbal

Mahasiswa S1 Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: