Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Sebagai Upaya Melindungi Hak Kaum Wanita (1)

Usia minimal perkawinan menjadi salah satu aspek penting dalam mencapai tujuan perkawinan, yaitu menjadikan pasangan yang sakinah mawadah warohmah, melanjutkan keturunan, dan lain sebagainya. Meskipun batas usia minimal dalam perkawinan menurut agama Islam itu tidak ditetapkan secara pasti, Hukum Islam hanya mengatakan syarat perkawinan bagi kedua mempelai sebatas telah baligh saja. Meskipun dalam Islam pun kata baligh sebagai ukuran tingat kedewasaan seseorang ini masih menjadi perdebatan para ulama juga. Sekiranya ada tiga pendapat dari para ulama.

Pertama, Ulama syafi’iyah dan hanabillah berpendapat bahwa batasan minimal ketika seseorang memaski usia dewasa adalah ketika seseorang memasuki usia 15 tahun (akan tetapi, mereka juga memerima kedewasaan dengan melihat tanda-tanda kedewasaan dengan melihat haid bagi seorag perempuan dan mimpi basah bagi seorang laki-aki),  kedua, Imam Hanafi berpendapat bahwa kedewasaan seorang laki-laki ketika ia memasuki usia 19 tahun, dan bagi soerang perempuan ketka ia memasuki usia 17 tahun, ketiga, Imam Malik berpendapat bahwa seseorang memasuki usia dewasa ketika ia berusia 18 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Imam Malik lebih menyamakan batasan usia dewasa daripada imam maupun ulama-ulama lainnya.

            Akan tetapi hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia pada awalnya menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 itu batas minimal bagi calon mempelai pria itu 19 tahun dan calon mempelai putri 16 tahun. Setelah diperbarui menjadi Undang-undang No. 16 tahun 2019 batasan umur bagi calon mempelai wanita disamakan dengan calon memepelai laki-laki yaitu 19 tahun. Pemerintah dalam memperbarui Undang-undang perkawinan ini bukan tanpa sebab bukan tanpa alasan yang tidak jelas, pemerintah sudah mempertimbangkan segala aspeknya.

Menurut Yohana selaku menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. anak perempuan yang menikah di usia dini atau nikah muda beresiko kepada hak mereka untuk berpendidikan yang tinggi, jika anak menikah di usia muda lalu melahirkan maka pendidikan mereka pun akan berhenti dan tidak melanjutkan pendidikannya dan mereka akan putus sekolah. Jadi anak-anak harus meninggalkan dan tidak bisa menikmati masa anak-anaknya, tidak bisa bersekolah 12 tahun juga, maka program pemerintah dalam hal inipun akan merasa gagal, dan tidak bisa melihat tumbuh kembang anak dan bakat anak di negeri ini.

            Ketua panitia kerja RUU perkawinan, Sudiro Asna juga mengatakan bahwa batas minimal untuk usia perkawinan bagi mempelai putri diubah menjadi 19 tahun juga karena beberapa faktor, diantaranya faktor fisik dari si perempuan tersebut, masih banyak angka kematian bagi seorang yang melahirkan kemudian meninggal karena belum matangnya alat reproduksi wania tersebut, yang membuat alat reproduksi yang seharusnya belum siap dibuahi akan tetapi dipaksa untuk bereproduksi layaknya orang dewasa.

            Sudiro Asna juga mengaitkan dengan UU sidiknas yang mengatakan bahwa warga negara wajib mengenyam pendidikan 12 tahun, yang mana untuk mendukung pemerintah guna menciptakan SDM Indonesia yang unggul. Sudiro berpendapat bahwa jika wanita yang menikah di usia 16 tahun mereka tidak akan lagi fokus untuk berekolah yang lebih tinggi, tidak bisa mengerti pengetahuan yang lebih tinggi lagi, mereka akan berfokus kepada nafkah keluarganya sendiri.

            Akan tetapi sebelum pemerintah mengesahkan UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dibalik itu semua ada perjuangan dari beberapa perempuan yang berusaha dengan sekuat tenaga berjuang untuk bagaimana caranya untuk menaikan angka usia minimal perkawinan bagi perempuan. Endang Wasrinah, Rasminah, dan Maryanti yang dengan sekuat tenaga  dengan menggugat Undang-undang perkawinan Mahkamah Konstitusi (MK). Yang mana ketiga orang tersebut sama-sama dinkahkan pada usia kurang dari 14 tahun. Yang bisa dikatakan korban dari pernikahan dini.

            Undang-undang perkawinan yang hususnya tentang batasan minimal usia nikah bagi perempuan sudah beberapa kali digugat ke MK akan tetapi hasilnya nihil atau ditolak. Akan tetapi pada tahun 2017 digugat kembali oleh ketiga orang tersebut dan ditemani oleh Lia Anggiasih sebagai koalisi 18+ yang menjadi kuasa hukum ketiga orang tersebut. Dan pada bulan Desember 2018 MK mengabulkan permohonan, menyatakan bahwa frasa 16 tahun bertentangan dengan UUD 1945. Untuk itu MK memberikan tenggang waktu 3 (tiga) tahun untuk DPR untuk mengubah batasan usia minimal bagi perempuan. Dan pada tanggal 16/09/2019 UU No 16 Tahun 2019 disahkan pada sidang paripurna.

Hamdani Iqbal

Mahasiswa S1 Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: